Pembangunan LAB SMA 1 Batubrak Diduga Bermasalah

Medianusantaranews.com,Lampung Barat, Lampung-Kucuran bantuan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp. 750 juta untuk pembangunan laboratorium fisika dan kimia SMA Negeri 1 Batubrak, Lampung Barat diduga sarat dengan masalah.

Pasalnya, pembangunan gedung fisika dan gedung kimia yang pembangunannya hampir selesai tidak transparan.

Sesuai aturan, semestinya selama pembangunan berlangsung pihak pengelola harus memasang plang kegiatan pembangunan. Kewajiban pemasangan plang itu agar segenap masyarakat mengetahui informasi kegiatan yang sedang dikerjakan.

Salah seorang anggota komite sekolah yang enggan dituliskan namanya menjelaskan, pihaknya tidak tahu dan tidak dilibatkan soal teknis pembangunan.

Ia mengatakan, seharusnya seluruh dewan guru dan komite sekolah selaku wakil dari pada orang tua ataupun wali murid diundang untuk bermusyawarah, dirapatkan terlebih dahulu sebelum terbentuknya kepanitiaan pembangunan.

“Sayangnya, kami selaku komite sama sekali tidak pernah dilibatkan. Semua kegiatan dimonopoli oleh oknum kepala sekolah,” urainya.

Bahkan semua pengadaan barang atau material termasuk tukang pekerja bangunanpun ditangani sendiri oleh ibu Napsiah, S.Pd selaku kepala SMAN1 Batubrak.

“Pengadaan barang dilakukan oleh Kepala Sekolah itu sendiri tanpa melibatkan panitia atau dewan guru baik dari pencarian tukang kebutuhan material dan sebagainya. Anehnya lagi, informasi upah tukang telah dimark-up sedemikian rupa, karena pihak sekolah menyebutkan biaya pembangunan sebesar Rp. 35 juta, sedangkan tukang yang memborong pekerjaan itu kabarnya hanya menerima Rp. 28 juta,” ujarnya heran.

“Kami ini selaku komite tidak pernah dianggap ada, padahal tugas dan fungsi komite selain mewakili orang tua wali murid fungsinya adalah ikut mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pembangunan sekolah dan permasalahan yang dihadapi.

Menanggapi hal ini salah seorang akademisi di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung ketika ditemui Sabtu (2/12), berkomentar, terkait Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 intinya berupa rambu-rambu yang jelas tentang tugas Komite Sekolah.

Melalui regulasi itu, mewajibkan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dengan prinsip gotong royong, jelas, transparan dan akuntabel.

Selain itu, Pasal 3 Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terkait, kebijakan dan program sekolah, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

Kemudian disamping mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak komite dapat menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan apresiasi dari peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah. Bahkan komite tidak boleh mengambil dan mengadakan kegiatan untuk mengambil keuntungan ekonomi yang mencederai integritas.

“Komite Sekolah wajib membuat laporan untuk orang tua wali murid dan masyarakat melalui pertemuan berkala, minimal enam bulan sekali,” jelasnya.

Hingga berita ini diupload, kepala sekolah SMAN 1 Batubrak, belum berhasil dikonfirmasi, saat dihubungi telepon selularnya juga tidak aktif.

Tim media koran ini masih akan mengkonfirmasi adanya permasalahan BOS dan dana-dana lain dari sekolah yang total keseluruhan siswa SMAN1 Batubrak hanya sekitar 150 orang ini. (YD@-Red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *