Ketua LSM KPPK Sayangkan Proyek Onderlag DD Tiyuh Tirta Makmur Diduga Asal Jadi

Medianusantaranews.com, Tulang Bawang Barat, Lampung-Antonius Tri Haryono Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Percepatan Pemberantasan Korupsi(KPPK) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, menyayangkan Proyek Onderlagh Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah, kabupaten Tulangbawang Barat, yang diduga asal jadi.

Pasalnya, dalam Realisasi pengerjaan Proyek Onderlagh yang dikucurkan dari Dana Desa(DD) Tiyuh Tirta Makmur Tahun 2018 diduga tidak sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu menurut ketua LSM KPPK, dalam Proses pengerjaannya sudah terlihat Asal-asalan seperti rumput yang tidak di buang terlebih dahulu sebelum di Wales dan ditaburkan Pasir.

“Apakah seperti itu Juklak dan juknisnya? Parah benar ini masak rumput belum di cabut sudah di Wales dan ditaburkan pasir. Apakah sudah sesuai, apakah gak menyalahi aturan? Apalagi saya lihat langsung dilapangan batu saja pemasangannya gak berdiri, yang ada banyak pecahan batu kecil,” ungkapnya saat ditemui dilokasi pengerjaan Onderlagh Dana Desa Tirta Makmur tersebut. Minggu(2/12/2018).

Tidak hanya Onderlag yang menelan Anggaran hingga ratusan juta dari Dana Desa(DD) Tahun 2018 yang diduga Asal Jadi, Antonius juga menanyakan Keberadaan Realisasi Badan Usaha Milik Tiyuh(BUMT) yang dikelola oleh Tiyuh Tirta Makmur selama ini dan Realisasi Dana Desanya.

“Kalau saat mau konfirmasi Kepala Tiyuh dan Cariknya ada enak, ini sudah dihubungi saja susah. Ditemui dirumah selalu tidak ada. Kita hanya mau menanyakan Anggaran Dana Desa yang telah dikucurkan selama ini, Realisasinya kemana saja, terutama kami mau tanya BUMT ada apa gak, dikucurkan buat pengelolaan apa,” ucap Antonius.

Antonius sebagai bagian dari pada Masyarakat Tirta khususnya Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, hanya ingin ada keterbukaan Penguasa Anggaran Ditiyuh yakni kepala Tiyuh. Agar dalam mengelola Dana Desa yang merupakan Uang Negara itu bisa Benar-benar untuk membangun dengan kualitas yang baik dan tidak adanya dugaan penyimpangan, sehingga, apa yang menjadi Nawacita Joko Widodo Presiden Republik Indonesia (RI) dalam Program Dana Desa(DD) untuk membangun Desa bisa tepat sasaran.

“Jadi jangan sembrono apalagi semau-maunya dalam pengelolaan Dana Desa, karena ini Uang Negara, Uang Rakyat juga. Jadi, Masyarakat berhak mengawasinya,” tegasnya.

Sayangnya sampai berita ini diterbitkan Sapto Kepala Tiyuh dan Sekretaris Tiyuh Ramdan saat ingin di konfirmasi selalu sulit untuk ditemui, bahkan Sekretaris Tiyuh Ramdan saat dihubungi tidak ada Respon hingga pesan WhatsApp pun tidak di balas meskipun Aktif.(Reki)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *