Laskar Merah Putih Unjuk Rasa Dikantor Pemkab Lampung Timur

Lampung Timur,Medianusantaranews.com-Laskar Merah Putih Cabang Lampung Timur ( Lamtim) mengadakan unjuk rasa di halaman kantor pemerintah kabupaten Lamtim ,Rabu ( 23/01/2019).

Dalam orasinya tersebut Laskar Merah  Putih meminta Bupati Lampung Timur untuk segera mengevaluasi kinerja Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk segera diganti karena di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan ,dan akuntabel dalam bekerja.

Ketua Laskar Merah Putih Cabang kabupaten Lampung 
Amir Faisol dalam materi aksi unjuk rasa meminta Syahrudin Putra mampu menjelaskan perihal Penambahan modal setor tahun 2018 sebab berdasarkan surat dari bank lampung nomor 300/SKDN-1/VII/2018 tentang penyertaan modal saham kabupaten Lamtim pada PT. Bank Lampung ke rekening Giro kas daerah pemda kabupaten Lamtim dengan rincian penyertaan modal sebesar Rp. 4.380.780.000, dengan deviden (bagi hasil)  saham pada tahun buku 2017 sebesar 35% yaitu Rp. 1.558.525.555,25.-

Pada tahun 2018 pemerintah daerah kabupaten lamtim juga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Lantim nomor 6 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal kepada bank lampung dari Rp.4.380.780.000 untuk ditambah menjadi Rp.25.619.220.000, sehingga penyertaan modal pemerintah kepada bank lampung menjadi sebesar Rp.30.000.000.000, – kondisi ini kami nilai tidak sesuai dengan keadaan keuangan daerah pemda kabupaten Lamtim yang selalu di umumkan bahwa mengalami defisit.

“Ini berdampak pada banyaknya program yang di ajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Surat Penyedia Dana (SPD) yang tidak kunjung diterbitkan, juga berdampak pada penyusunan anggaran tahun 2019”,ungkapnya. 

Amir juga mengungkapkan beberapa OPD mengeluhkan karena harus mengurangi lagi anggaran mereka yang sudah di sahkan melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah melalui paripurna dengan DPRD lamtim  pada akhir tahun 2018 yang lalu dan munculnya perintah untuk mengefisiensi anggaran pada awal tahun ini .

Menurut Amir Faisol hal ini tentu diduga menjadi upaya mengangkangi aturan yang sudah dibuat dan di sahkan oleh DPRD Lampung Timur karena sifatnya APBD Lampung Timur merupakan produk hukum atau regulasi yang dihasilkan melalui sidang paripurna antara pemda dengan DPRD Lamtim. .

Perlu di ketahui bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda Lampung timur sebesar Rp.76.775.017, – sesuai dengan hasil laporan tersebut, dan sekda Lamtim memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,-(setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.tuturnya.

Selain itu, sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).  Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.  Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.-

Pada tahun 2017, pemerintah daerah kabupaten Lamtim juga membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO, dan menyatakan adanya pendapatan deviden bank syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96-, sedangkan diketahui bahwa bank syariah Lamtim  yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup maka kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lamtim tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lamtim tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO.,bebenya .

“Dengan adanya dugaan pemborosan keuangan daerah yang mengarah kepada indikasi korupsi pada kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp.25.242.200.000- tahun anggaran 2018 pada satuan kinerja sekretariat daerah pemda lamtim, sekertaris daerah sebagai pengguna anggaran sekretariat daerah itu sendiri. ” Tutup Amir faisol.

Usai menyampaikan orasinya, ketua Laskar merah putih bersama seluruh anggotanya beranjak meninggalkan kantor bupati tanpa meminta audensi kepada pihak pemda lampung timur. (Miswati) 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *