PENDAMPING PKH KAMPUNG KEKATUNG, DIDUGA SELEWENGKAN BANTUAN RATUSAN JUTA RUPIAH


Medianusantaranews.com, Tulang Bawang, Lampung-Bantuan Program Keluarga Harapan (pkh) yang seyogyanya dapat mengurangi tingkat kemiskinan justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum pendamping. Hal tersebut terjadi di Kampung Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Adalah Arif Purwanto oknum pendamping PKH yang diduga melakukan penyelewengan dana PKH dengan cara meminta atm dan pin serta mengancam penerima program PKH. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2018 dengan korban ratusan orang.

Untuk peserta tahun 2017 yang cair mencapai Rp. 3.656.350 per keluarha hanya diberikan Rp.250 ribu sampai 1,5 juta sja. Hal tersebut diungkapkan Tanem (64) penerima PKH Kampung Kekatung. “ATM Saya diminta oleh H. Arif sejak tahun 2017, sedang uang saya hanya menerima 250 ribu saja sampai sekarang, saya tidak berani menolak karena takut dan diancam tidak akan dicairkan”.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Marfuah (38), “ATM saya minta oleh orang H. Arif, dan sejak tahun 2017 saya hanya menerima 1,2 juta, saya meminta Aparat Kepolisan untuk mengusut kasus ini dan dinas terkait untuk memberhentikan oknum tersebut.”

Sementara itu Wahyu Nurhikmah tokoh pemuda Kecamatan Dente Teladas menyayangkan terjadinya hal tersebut, “Kami sangat menyayangkan hal tersebut, dari pernyataan yang kita peroleh dimasyarakat dan data rekening Bank Mandiri untuk tahun 2017 dana yang cair mencapai Rp. 3.656.350 rupiah dan tahun 2018 awal sejumlah Rp. 1.766.350, diterima masyarakat hanya sejumlah 250 ribu sampai 1,2 juta saja”.

“Untuk tahun 2018 akhir atau susulan dana yang cair sejumlah 766.350 rupiah dan hanya diterima masyarakat sejumah 220 ribu”.

“Untuk nama nama korban diantaranya Marfuah (39), Siti Junasih (36), Jumini (49), Komsatun (43), Tanem (64), Siti Asiah (37) dan Suharti (46) yang semua warga Kampung Kekatung, Kec. Dente Teladas. Terang Wahyu (26/01).

Menurut Wahyu “Jumlah kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, karena jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tahun 2017 dan 2018 lebih 300 orang, sedang jumlah penerima untuk susulan tahun 2018 sejumlah 27 kmp.”

“Kami meminta aparat Kepolisian dan Dinas Sosial untuk mengusut tuntas hal ini yang telah merugikan masyarakat banyak”. Tambahnya (Tim).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *