Aroma Korupsi di Tubuh BUMD Pesagi Mandiri Lampung Barat

@Aparat Hukum Diminta Segera Bertindak

Medianusantaranews.com,Liwa–Pengurus Demisioner, Kantor Tutup, Usaha Mandeg, Dana Belasan Milyaran Raib. Aroma borok korupsi ditubuh BUMD Pesagi Mandiri Perkasa (PMP) besutan Pemkab Lampung Barat semakin kuat. Hingga akhir Maret 2019 ternyata Audit yang diminta oleh DPRD Lambar saat hearing pada bulan Oktober tahun 2018 lalu tak kunjung selesai. Saat itu sejumlah fraksi di DPRD Lampung Barat mempertanyakan dan meminta agar keberadaan keuangan penyertaan modal Pemkab yang selama ini telah diberikan kepada BUMD PT Pesagi Mandiri Perkasa agar segera dilakukan audit oleh instansi yang berwenang.


Terungkapnya adanya dugaan penyimpangan dana BUMD yang telah berdiri hampir 9 tahun ini karena dalam laporannya selalu merugi. Parahnya, penyertaan modal oleh Pemkab Lambar yang selama ini diglontorkan nyaris tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal dana yang sudah dikucurkan mencapai angka belasan milyar rupiah. Penyertaan dana tahap pertama yang dikucurkan tahun 2015 sebesar 1,2 miliar rupiah, kemudian tahap berikutnya pada tahun 2016 di siram lagi oleh Pemkab Lambar sebesar 9,9 milyar.


Menurut keterangan beberapa sumber dilapangan, dana tahap pertama sebesar 1,2 miliar diperuntukkan untuk usaha jual beli bahan bangunan, gas elpiji dan komputer. Sedangkan kucuran sebesar 9,9 milyar direncanakan untuk usaha pembangunan POM Bensin di Kecamatan Sekincau. Sayangnya, setelah dana itu dikucurkan POM Bensin yang dimaksud tidak pernah terwujud hingga sekarang.
Ketika dikonfirmasi via WhatsUp, Ir. Okmal, Msi selaku Kepala Badan Pengawas BUMD Pesagi Mandiri Perkasa belum bisa memberikan keterangan karena BUMD PMP saat ini sedang diaudit oleh akuntan independen dari Bandar Lmpung dan menyarankan untuk menghubungi saudara Deria salah seorang wakil direktur Pesagi Madiri Perkasa.


Saat dihubungi via telpon Deria selaku wakil direktur operasional menjelaskan bahwa dirinya telah demisioner sejak bulan Februari lalu. “Kemudain ada juga aturan bahwa dilembaga ini bahwa yang bisa memberikan informasi harus direktur utama yakni saudara Galih, ” jawabnya. Lebih lanjut Deria menyarankan, langsung menghubungi direktur utama agar mendapat informasi yang valid.


Sementara itu saat dikonfirmasi via telpon, Galih selaku direktur utama memberikan tanggapan bahwa selama ini pihaknya telah diaudit oleh akuntan independen dari Bandar Lampung dan hasilnya dua kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu kali Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meski Galih mengakui dirinya kadang mengerti kadang tidak faham persoalan seperti ini. “Termasuk yang terkait dengan WTP dan WDP itu, saya tidak memahaminya, tetapi saya meyakini bahwa auditor independen berani memberikan penilaian itu karena sudah tepenuhinya alat-alat bukti,” jelasnya.


Sayangnya, Galih tidak bisa menjelaskan nama akuntan yang mengaudit BUMD Pesagi Mandiri yang mendapat penilaian WTP tersebut. Sedangkan mengenai keberadaan dana milyaran rupiah untuk pembangunan POM Bensin Sekincau yang sudah terlanjur dikucurkan meski tidak terwujud, Galih menampik hal itu. “Meskipun saya tidak punya hak lagi untuk menjawab karena kami semua sudah demisioner sejak bulan Februari lalu, tetapi bisa saya berikan sedikit penjelasan bahwa saat itu memang ada sengketa atas lahan tempat rencana pendirian POM Bensin.


“Ketika itu, Pemkab Lambar dinyatakan kalah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung atas gugatan paguyuban pedagang eks Pasar Ampera, Sekincau. Akhirnya rencana Pemkab Lampung Barat untuk membangun usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan menggunakan lokasi eks-Pasar Sekincau ujungnya gagal diwujudkan.
Saat ditanyakan mengenai keberadaan dana yang jumlahnya sangat pantastis dan terlanjur dikucurkan dipakai untuk usaha dibidang apa? Galih tidak bisa menjelaskan. “Namanya usaha, ada yang lancar ada yang tidak. Memang badan usaha ini dikelola oleh perusahaan plat merah, ketika rugi kita dianggap korupsi, padahal tidak demikian, itulah bedanya dengan perusahaan swasta umum, jelasnya.


Saat didesak apakah peruntukan dana yang telah dikucurkan bisa dialihkan ke bisnis lain diluar perencanaan, dan siapa yang bertanggung jawab serta siapa yang menyetujui? Galih yang mengaku sudah hengkang dan tidak tinggal dan berdomisili di Lampung Barat ini tidak bisa menjawab dengan gamblang. Dia justru menilai masalah ini mencuat karena penuh nuansa politisnya. “Sejak 2010 hingga sekarang siklusnya memang ketika meningkatnya suhu politik menjelang Pilkada,” ujar Galih yang mengaku sebagai alumni S1 dan S2 bidang jurnalistik ini.
Parahnya lagi, ketika ditanyakan struktur organisasi personil BUMD yang baru, Galih tidak bisa menjawab banyak karena kepengurusannya telah telah demisioner sejak bulan Februari lalu. Senada dengan Galih, Kepala Badan Pengawas BUMD Pesagi Mandiri Ir. Okmal, M.Si membenarkan bahwa kepengurusan sudah demisioner. Padahal awalnya, justru Okmal yang juga Kepala Bappeda Pemkab Lambar menyarankan untuk menghubungi Galih.

Anehnya, saat ditanyakan struktur kepengurusan yang baru pasca demisioner, inipun tidak jelas. Unit kegiatan usaha juga sudah terhenti dan serba tidak jelas.
Kasus ini bisa menjadi bom waktu dan sudah menjadi perbincangan hangat cukup lama dikalangan elit politik dan birokrasi dikabupaten Lampung Barat, karena hingga berita ini diturunkan tidak nampak aktifitas usaha dikantor BUMD di Kecamatan sekincau. Secara berseloroh beberapa masyarakat yang ikut mengikuti perkembangan dugaan korupsi ditubuh BUMD Pesagi Mandiri Perkasa ini menghendaki agar pelaporan dan penanganannya tidak hanya lokal tetapi segera diupayakan agar melengkapi bukti dan data di lapangan. Kami minta aparat hukum segera bertindak.

“Nanti kita bantu datanya dan langsung kita seberangkan lewat jalur Selat Sunda. Apalagi sekarang jalan tol sudah lancar, artinya bukanlah perkara sulit untuk ditindak lanjuti, karena sudah memenuhi angka minimal jika harus bergulir di aparat penegak hukum di Jakarta. Kita tinggal klik semudah WA atau call center,” ujar mereka dengan muka serius. (Yd@-Red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *