UNILA Bantah Sebagai Auditor BUMD Pesagi Mandiri Perkasa

Liwa (MNN)–Bulan April lalu Kabupaten Lampung Barat menorehkan prestasi gemilang karena berhasil meraih tiga penghargaan TOP BUMD 2019. Tiga penghargaan itu diborong Lampung Barat sebagai TOP Pembina BUMD 2019 diberikan kepada bupati Parosil Mabsus, dan dua TOP BUMD 2019 lainnya diterima PDAM Limau Kunci dan Bank Syariah Lampung Barat.
Penghargaan tersebut tentu menjadi kebanggaan semua elemen masyarakat dan instansi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tidak mudah untuk mendapat penghargaan bergengsi seperti itu karena melewati tahapan seleksi yang sangat ketat dan dipastikan BUMD yang meraih Top BUMD kondisinya sehat dari berbagai aspek penilaian. Tak berlebihan jika penghargaan ini sebagai pemacu keikutsertaan BUMD menciptakan kabupaten Lampung Barat Hebat.
Namun sangat disayangkan, dibalik meriahnya suasana penerimaan TOP BUMD 2019, ternyata satu BUMD lainnya yakni Pesagi Mandiri Perkasa (PMP) justru terseok-seok dan tidak jelas juntrungannya. Aktivitas BUMD PMP saat ini nyaris lumpuh dengan kegiatan pokok usaha hanyalah sebagai agen penyalur gas LPG untuk wilayah pasar Liwa dan sekitarnya. Sementara kondisi kesehatan keuangan dan kinerja BUMD PMP juga masih menjadi miisteri.
Disisi lain pihak Universitas Lampung melalui Dr. Nurdiono yang juga selaku akuntan publik membantah pernyataan S. Bangun Plt Dirut BUMD PMP pada April lalu yang mengatakan BUMD PMP sedang diaudit oleh jasa akuntan independen dari Universitas Lampung yang dalam hal ini selaku auditornya adalah dari akuntan publik milik Nurdiono.
Menyikapi hal itu, koran ini kembali berupaya mengkonfirasi Plt. Direktur PMP dan mendapat jawaban aneh karena membenarkan bahwa akuntan publiknya bukan dari Unila. ”Jasa akuntan publik di Bandar Lampung kan banyak, tetapi yang kami pakai ini memang bukan Pak Nurdion tetapi ada kerja sama dengan pak Nurdiono gitu,” jelasnya via telepon.
Menurut Bangun, hasil audit keuangan memang sudah selesai, publik tidak boleh tahu karena ini bersifat rahasia dan hanya untuk pimpinan saja. Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil audit kinerja.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Ketua Bappeda Pemkab Lambar Hi. Okmal, M.Si yang juga selaku Ketua Badan Pengawas BUMD Pesagi Mandiri Perkasa mengatakan, hasil audit keuangan telah selesai dilaksanakan dan sepengetahuannya jasa akuntan publik yang mengaudit BUMD PMP memang bukan dari Universitas Lampung.
Hasil Audit sudah mereka terima dan sudah dilaporkan Plt Direktur kepada pemilik saham. “Semua hasil audit nanti akan dipertanggunjawabkan oleh para direktur yang lama beserta jajarannya yang saat ini semua pengurusnya sudah demisioner.
Penjelasan ini lagi-lagi menimbulkan keanehan, karena berbagai penjelasan ini saling bertolak belakang dengan pengakuan Galih mantan Dirut yang mengatakan pihaknya telah tiga kali diaudit dan hasilnya wajar tanpa pengecualian.
Polemik ini bermula ketika gagalnya pembangunan Pom bensin Sekincau Lampung Barat yang rencananya akan dikelola oleh BUMD PMP. Kondisi ini terus menjadi pembicaraan publik dan menimbulkan berbagai dugaan miring. Pasalnya, dana yang telah digelontorkan sebesar Rp. 7,6 milyar yang rencananya akan diperuntukkan pembangunan Pom bensin Sekincau itu ternyata nihil.
Sejumlah elemen masyarakat kecewa atas lambatnya respon dari pihak BUMD PMP yang hingga kini belum menyerahkan hasil audit keuangan maupun audit kinerja yang diminta oleh DPRD pada Oktober tahun 2018 lalu.
Mereka meminta penyertaan modal milik Pemda Lampung Barat yang jumlahnya milyaran dan berpotensi merugikan keuangan negara harus diungkap sejelas-jelasnya. Jika telah dikembalikan ke kas negara, harus dijelaskan kapan waktu dikembalikan, tahun berapa, jumlah nominal yang dikembalikan berapa dan ini harus diusut tuntas.
Menurut keterangan beberapa sumber dilapangan, dana tahap pertama sebesar Rp. 1,2 miliar diperuntukkan untuk usaha jual beli bahan bangunan, gas LPG dan komputer. Kemudian kucuran berikutnya sebesar Rp. 7,6 milyar direncanakan untuk usaha pembangunan POM Bensin di Kecamatan Sekincau. Sayangnya, setelah dana itu dikucurkan POM Bensin yang dimaksud tidak pernah terwujud hingga sekarang.
Wakil direktur operasional BUMD PMP Deria, ketika dikonfirmasi pada Maret lalu tidak bisa memberikan keterangan apapun karena dirinya telah demisioner sejak bulan Februari 2019. Sedangkan Galih selaku Direktur Utama memberikan jawaban yang sama, tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena pihaknya sudah demisioner. Saat itu keberadaan dana milyaran rupiah untuk pembangunan POM Bensin Sekincau yang sudah terlanjur dikucurkan meski pembangunannya tidak terwujud, tidak bisa dijelaskan oleh Galih. Bahkan Galih kini mengaku sudah pergi dari Lampung Barat sejak dirinya demisioner dari Dirut PMP.
Saat tim koran ini menelusuri kantor BUMD PMP Jalan Raden Intan II No. 113 A, Sukamenanti, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, tampak suasana kantor pusat BUMD PMP yang mengelola asset milyaran rupiah hanya berupa rumah  sangat sederhana yakni bangunan semi permanen berdinding papan. (Yd@-Red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *