Kepsek SMA 2 Tumijajar Diduga Tarik Pungutan Jutaan Rupiah Ke Siswa

Tulang Bawang Barat(MNN)–Hermono,S,Pd Kepala sekolah SMAN 2 Tumijajar, diduga telah melakukan pungutan sebesar jutaan rupiah kepada seluruh siswa/siswi di sekolah yang di pimpinnya.


Hal itu tertuang dalam surat  edaran yang telah ia keluarkan kepada siswa-siswi SMAN 2 Tumijajar yang berisikan dan Berdasarkan nomor: 422/3266/lll.12/SMAN 2/13/TBB/2019
Yang berisikan sebagai berikut:Berdasarkan sehubungan dengan akan berakhirnya tahun pelajaran 2018/2019 sekolah akan mengadakan kegiatan penilaian akhir tahun (PAT) /ujia n akhir semester genap yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 mey 2019 terkait dengan hal tersebut diatas domohon kepada bapak/ibu orang tua/ wali murid untuk:
1.lebih memperhatiak  putra putrinya belajar dirumah agar kelak mereka dapat berprestasi dengan nilai yang memuaskan serta dapat neraih cita-cutanya.
2.segera menyelesaikan sumbangan pendidikan yang telah disepakati guna kelancaran kegiatan tersebut.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapka terimakasih.
Tertanda tangan kepala sekolah SMAN 2 Hermono lengkap dengan cap basah SMAN 2 Tumijajar.


“Kami sudah bayaran, karena takut kalau gak bayar takut anak kami gak dapat nomor karena mau ulangan, kalau pungutan itu emang semua siswa dari kelas satu sampai kelas tiga setiap tahun ada, minimal dua juta bahkan ada yang sampai 3 juta, tapi rata-rata dua kuta ,” kata narasumber yang  enggan disebutkan namanya.

Pada saat ingin dikonfirmasi mengenai penarikan dana sebesar jutaan rupiah tersebut di tempat ia bekerja, Hermono selaku kepala sekolah SMAN 2 Tumijajar Tidak ada di tempat, dan pada saat dikonfirmasi melalui via celuler nya ia mengatakan bahwasanya hal tersebut dibenarkan dan bahkan tidak ada masalah dan telah sesuai prosedur diperbolehkan. Bahkan Ia membenarkan penarikan senilai minimal dua juta rupiah tersebut tiap siswa/siswinya.
“Untuk penarikan dana kepada siswa SMAN 2 Tumijajar, itu memang dapat dilakukan tidak ada masalah mas,” ucap Hermono, Senin(20/5/2019).
Ia juga berdalih bahwa surat edaran tersebut melanjutkan keputusan yang telah ditetapkan pihak sekolah yaitu kepala sekolah yang lama(Suharto,red). Bahkan Ia berkilah bahwa dana Pungutan kepada semua siswa/siswi yang sudah ditentukan minimal dua juta rupiah tersebut tidak benar adanya.


“Saya masih baru mas,kami hanya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan apa yang ada disitu(disekolah). memenuhi kewajiban yang disepakati dari awal ,nah artinya kalau ini ditanya dasar saya tidak paham,bahkan kalau aturan SPP pun diperbolehkan.tapi Kalau ini menjadi persoalan bagaimana caranya kami memperbaikinya. yang pasti pungutan itu benar adanya. Itupun buat siswa yang mampu bayar,yang tidak mampu tidak apa-apa tidak memberikan bayaran,” kilahnya.


Anehnya,saat dikonfirmasi dengan nada yang nyeleneh kepala sekolah ini seakan-akan menganggap akan menjatuhkan dirinya.


“Ya kalau ini semua memang untuk kebaikan ya silahkan, tapi kalau hanya sekedar menjatuhkan seseorang Hermono gak usah pake itu saya kalau berhenti siap,” ucap Hermono dengan nada angkuh.
Sementara berdasarkan peraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Penggalangan Dana
Dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.

Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:
a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
c. Pengembangan sarana/prasarana; dan
d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.(Reki)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *