Erwin : Pemkab Banyuasin Optimalkan Pangkalan Balai Pusat Ibukota

BANYUASIN,medianusantaranews.com – Pemkab Banyuasin melalui Kaban Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim dalam sambutanya acara Halal Bihalal di Rumah Dinas Kominfo Banyuasin menguraikan bahwa memastikan perencanaan pengelolaan Kota Pangkalan Balai dapat terealisasi secara optimal dan akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin (12/6/2019).

” Tentang Tata Kelola dan pola Ruang Kota Pangkalan Balai itu ada di Peraturan Bupati, jadi dalam waktu dekat ini kita akan wujudkan kota dengan pengeloalaan yang baik.” ungkap Erwin.

Mantan Kadis Kominfo juga mengungkapkan bahwa luas kota Pangkalan Balai mencapai 5000 Hektar itu pintu masuknya dari mulai batas kelurahan Kayuare Kuning dan pintu keluarnya di Keluarahan Stereo Kota Pangkalan Balai.

” Saat ini bentuk Biopasil kota Pangkalan Balai sudah kami selesaikan dalam satu malam dan akan kita buka di publik nanti.” imbuhnya

Lebih jauh dibeberkan Erwin, dari perencanaan pihak kami lakukan kedepannya akan secara lengkap kami siapkan terlebih dahulu, agar masyarakat nantinya mengetahui secara jelas kota Pangkalan Balai dan masyarakat memiliki Kota Daerahnya dengan pengelolaan yang baik.

” Bisa juga nanti akan ada penambahan Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Balai, tapi ada prosedur dan prosesnya terlebih dahulu.” pungkasnya seraya menambahkan untuk biaya publikasi saat ini Rp., 1,8 milyar itu kedepanya bisa kita tambah lagi.

Ditempat yang sama dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin, Aminuddin menyampaikan sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Banyuasin, telah banyak memberikan bekal Ilmu. ” Mudah-mudahan Kominfo dapat lebih baik lagi kedepannya sebagai pelayan masyarakat.” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut terlihat para Owner juga Primpred, wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Banyuasin serta tamu undangan dari instansi lainnya.

Terpisah Anggota Komisi 1 DPRD Banyuasin Emi Sumirta ketika diminta komentarnya terkait hal itu dikatakan bahwa kita dukung niat baiknya, karena baru rencananya, maka kita tunggu dokumen pendukung apa yang disebutkan tadi. Hendaknya sebelumnya dibahas dengan DPR lakukan hearing dulu dengan masyarakat serta semua pihak demi sempurnanya keinginan tersebut. Agar tak muncul masalah baru yang muncul ketika sudah ditetapkan dan dilaksanakan, jelasnya singkat padat.(asta/wal)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *