Bangunan Dibelakang DPRD Banyuasin Jadi Perbincangan Publik

BANYUASIN,medianusantaranews.com – Menanggapi keluhan tokoh masyarakat terhadap pembanguan ibadah tanpa papan proyek, berada tepat di belakang kantor DPRD Kabupaten Banyuasin dituding proyek siluman. Menyikapi hal tersebut Emi Sumitra anggota DPRD dari Fraksi PKB mengatakan pembangunan tempat ibadah bagi umat muslim, jika ada pendapat masyarakat menyikapi pembangunan itu tergantung dari sudut mana menilainya.

Menurutnya pendapat itu tidak sepenuhnya benar dan belum tentu juga salah, karena bisa debatebel sebab tempat ibadah. Kalo menurut saya mushola itu sangat penting sebab dari jumlah pegawai yang ada di sekretariat DPRD 150 baik PNS maupun honor ditambah jumlah anggota 45 orang yang mayoritas muslim, terangnya pada Wartawan beberapa saat yang lalu.

Kalau mengenai papan proyek lanjut Emi, itu teknis silahkan tanya PPK dan kontraktor. Diluar kapasitas kami. Terimakasih atas kontrol yang dilakukan oleh masyarakat akan proses pembangunan di Banyuasin, dalam melaksanakan fungsi pengawasan kami sangat membutuhkan masukan dari semua pihak termasuk pembanguan mushola di DPRD ini.

” Kami sangat sepakat akan kepentingan pembangunan di Banyuasin ini banyak membutuhkan perhatian lebih, terutama infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar diwilayah Banyuasin. Muda-mudahan kedepan Pemkab Banyuasin baik ekskutif maupun legislatif lebih selektif lagi dalam menyusun perencanaan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

Pembanguan musola itu, seharusnya di pasang papan proyek, karena didanai dari APBD agar tidak menimbulkan tanda tanya dan fitnah, karena aturannya harus ada papan informasi setiap pelaksanaan pembangunan yang menjelaskan proyek tersebut. Apalagi itu pembangunan mushola yang merupakan tempat ibadah umat muslim, ubgkapnya

Untuk itu kata Emi, tentang pembangunan secara teknis tanya dengan dinas teknis yang bermitra dengan komisi III, walaupun anggaran ada di sekretariat dewan yang bermitra dengan komisi I, namun secara umum komisi I telah menegur sekretariat untuk menanggapi apa yang telah menjadi laporan masyarakat.

” Kalau tidak salah sesuai dengan aturan umumnya permen PU No 29 tahun 2006 papan informasi harus ada, namun untuk lebih jelas tanya langsung dengan komisi III, saya rasa tidak etis terlalu jauh mengkomentarinya”, pungkasnya.(Waluyo)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *