Ketua PWI Tuba, Terima Kunjungan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah

Menggala (MNN)–Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tulangbawang jumat pagi mengunjungi langsung Balai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulangbawang, kedatangan mereka tidak lain dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan JPKP.

Kedatangan mereka tersebut disambut baik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Abdul Rahman, SH. Beserta anggota lainnya.

Selain melakukan silaturahmi, JPKP juga dalam hal ini melaporkan langsung kegiatan apa yang terjadi didaerah pedalaman atau pelosok salah satunya yang terjadi di kecamatan Dente Teladas. Yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tertekan akibat Forum Siaturahmi (Forsil) petambak yang ada di kecamatan setempat.

Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Wagiono mengatakan, JKPP sendiri Berdiri kurang lebih 1 tahun, terhitung pada tanggal 16 juli 2018 lalu, hingga sampai saat ini berjalan.

“Baru satu tahun kita berjalan, maka dari itu masih butuh banyak hal yang harus diperluaskan, salah satunya berkerjasama baik dengan rekan media yang tergabung dalam organisasi PWI ini. Dan kami harap juga dengan adanya keberadaan kami disini jangan sampai dianggap sebagai lawan dari pemerintah tetapi menjadi rekan pengawasan bersama,” ungkapnya. Jumat (12/7/2019).

Dalam hal ini juga, lanjut Wagiono pihaknya selalu memantau kebijakan yang salah atau menyimpang baik itu dari unsur pemerintah maupun swasta yang membebani masyarakat salah satunya Forsil yang saat ini menurutnya menjadi keluhan sendiri bagi masyarakat petambak dua Kampung Beratasena Adiwarna, Beratasena Mandiri kecamatan Dente Teladas.

“Maka dari itu disini kami ingin berkordinasi dengan unsur media yang ada baik itu cetak, elektronik, dan online yang tergabung di organisasi PWI Tulangbawang ini,” jelasnya.

Ditempat yang sama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tulangbawang, Abdul Rahman SH, menyambut baik kehadiran organisasi JPKP, yang mau bersilaturahmi ke Balai Wartawan Sai Bumi Nengah Nyappur.

“Mudah-mudahan JPKP bisa menjadi organisasi yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan menjadi penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah,” terangnya.(Red/Hai)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *