Diduga Lahanya Dicaplok Pt. HUK, Ratusan Warga Asal Muba Kepung Kantor Gubernur Sumsel


Palembang,medianusantaranews.com- Ketidak kepastian masyarakat untuk mendapatkan kembali lahan yang telah dikuasai oleh perusahaan menjadikan Rabu kemarin akhirnya, masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin gruduk Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang didampingi oleh Ormas GERBANG TANI (Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia) Sumatera Selatan untuk menggelar aksi tuntutan. 

Koordinator Aksi masyarakat Sugiono menyatakan, Aksi yang dilakukan merupakan swadaya dan semangat masyarakat guna meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN untuk meninjau ulang sebagian izin HGU PT. HUK seluas 298 Ha, yang merupakan lahan milik masyarakat Desa Sumber Jaya. 

Bukti sah kepemilikan lahan oleh warga sangat kuat. Yaitu, SK pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Nomor : 280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang pemberian pencadangan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 10.000 hektar.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 460/KPTS/2003 tanggal 11 September 2003 tentang perubahan SK Gubernur Nomor 280/SK/I/1999, tentang pemberian pencadangan tanah untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi seluas 10.000 hektar menjadi 7.000 hektar. 

Keabsahan atas lahan transmigrasi tersebut di dalam berita acara pembagian dan penyerahan lahan oleh pemerintah terkait terdapat nama-nama warga Desa Sumber Jaya, beber Sugiono.

Kepala Desa Sumber Jaya, menyebutkan bahwa PT. Hamita Utama Karsa (HUK) berada di wilayah transmigrasi Air Tenggulang sejak tahun 2009. Jika dikaitkan dengan posisi kesejarahan antara masyarakat dan perusahaan, sehubungan dengan keberadaan lahan jelas warga yang terlebih dahulu memiliki dan mengelola lahan. 

Hal ini dapat dilihat juga, bahwa terhadap obyek lahan yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tentang pencadangan untuk penyelenggaraan trasnmigrasi desa Sumber Jaya (SP4) seluruh nama-nama warga desa tercantum, dengan jumlah kesuluruhan sebanyak 300 kepala keluarga. 
Namun saat ini, dari sejumlah KK tersebut, sebanyak 151 KK atau seluas 302 Hektar masih memiliki lahan karena dikelola secara mandiri, sementara yang lainnya sebanyak 149 KK atau seluas 298 hektar telah beralih kepemilikan lahannya karena berubah peruntukannya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) PT. HUK.

Ketua Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (GERBANG TANI) Sumatera Selatan, Anwar Sadat menilai, sudah sepatutnya Pemerintah dalam hal ini Kementrian ATR/BPN RI segera melakukan langkah mereview (meninjau ulang) izin HGU PT. HUK yang di atasnya terdapat hak-hak keagrarian yang melekat pada warga. HGU itu “kebijakan pemerintah” yang sifatnya bukanlah hukum besi yang seolah-oleh tidak dapat dirubah. 

Jika dalam proses pembuatannya hingga HGU terbit, terdapat dugaan yang tidak clear and clean. Demikian pula, saat izin HGU timbul sementara keberadaannya justru memunculkan masalah, Kami menilai sangat perlu dilakukannya peninjauan ulang izin HGU PT. HUK.  

Ini langkah cepat untuk menuntaskan konflik agraria yang sudah berlangsung cukup lama, tegas Anwar Sadat. Kami mengapresiasi, misalnya langkah Pemda Muba yang telah berkirim surat kepada Direksi PT. HUK agar mengembalikan lahan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Sumber Jaya. Namun PT. HUK masih saja tidak bergeming mengindahkan surat dari Bupati Muba itu. 

Selain itu, dalam dokumen-dokumen perjuangan warga terlihat, betapa rumit proses dan susahnya upaya warga untuk mendapatkan kembali hak lahannya sudah sangatlah panjang waktu mencari penyelesaian.

Untuk itu, meminta Kementrian ATR/BPN RI perlu melakukan peninjauan ulang izin HGU PT. Hamita Utama Karsa (HUK) sesuai UU Pokok Agraria, No. 5 Tahun 1960, Pasal 13 telah memandatkan kepada Negara bahwa Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Selanjutnya Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dilapangan dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta, karena kepemilikan, pengusaan, pemanfaatan dan peruntukan tanah harus diatur oleh Pemerintah secara bijak dan berkomitmen agar praktek-praktek penindasan dilapangan dapat diminimalisir, tutupnya menyudahi aksi. (waluyo)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *