Pesan Kapolda Sumsel : “Jangan Ada Duit Ketok Palu”

Palembang,(MNN) – Saat menghadiri acara silatruhami dan penandatanganan keputusan pengangkatan anggota DPRD 4 Kabupaten di Sumsel di Griya Agung, Rabu sepekan lalu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri yang juga capim KPK angkat bicara mengenai kasus OTT yang baru saja dilakukan oleh KPK.

Kapolda awalnya hadir bersama Kajati Sumsel, Sugeng Purnomo. Namun saat acara dimulai, dia diminta memberikan arahan. Setelah menyampaikan arahan selama 10 menit, Firli kemudian menyinggung kasus korupsi. Salah satunya soal dana ketuk palu yang menjerat para pejabat.

“Itu APBD yang Bapak buat, Bapak ketok, minta tolong jangan ada duit ketok palu. Ini pesan saya,” kata Firli yang kemudian disambut tepuk tangan ratusan anggota DPRD Ogan Ilir, OKI, Muba dan Banyuasin periode 2019-2024.

Kapolda kembali melanjutkan arahannya dan menyebutkan ada tiga penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, ketuk palu, proyek dan jual beli jabatan. “Karena sekian banyak kasus korupsi, modalnya sudah bisa kita tangkap, pertama karena ketok palu, DPR kena,” kata Firli.

Selain ketok palu ada pula kasus korupsi yang diawali dari pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga soal mutasi jabatan di internal pemerintahan. “Nanti ada pengadaan barang dan jasa karena proyek, berikut tentang mutasi jabatann. Tiga itu adalah sumber yang sering terjadi timbulnya korupsi,” tegas Firli.

Mantan Deputi Penindakan KPK, Filri juga meminta seluruh kepala daerah bisa bermitra dengan DPRD. Dengan begitu, dia yakin tak ada dana ketok palu untuk kemajuan kepentingan bersama.

“Bupati, walikota dan gubernur harus bermitra dengan DPR, jangan tunggu ketok palu. Tidak jadi bahas ABPD karena belum ada kesepakatan, berapa duit ketok palu ini,” kata Filri. “Saya minta tolong, saya titip betul, kita sudah mengikhrarkan diri kita kita hadir untuk rakyat,” tutup Kapolda.(waluyo)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *