Status Identitas Warga Banyuasin Mejadi Sementara?


Banyuasin, MNN- Warga negara RI usai Pemilu 2019 April lalu, khususnya bagi masyarakat yang berdumisili didalam wilayah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan status identitas kewarganegaraanya menjadi sementara, hal itu terlihat dari kartu tanda penduduk (KTP) yang dimilikinya yang dikeluarkan dari Dinas Dukcapil Pemkab Banyuasin akhir-akhir ini.

Kelangkaan blanko indentitas berupa e-KTP di wilayah itu menurut Kadisdukcapil Pemkab Banyuasin, Saukani yang sempat dibincangi wartawan beberapa waktu yang lalu diruang tunggu dijelaskan blangko e-KTP sedang kosong dan entah kapan blangko itu ada.

Saukani menegaskan, untuk blanko e-KTP di wilayahnya memang sedang kosong dan ada surat penjelasanya dari Kemedagri, maka saat ini bagi Masyarakat yang buat KTP disediakan blanko sementara disebut Surat Keterangan (Suket) yang berlaku hanya sampai 6 bulan.

Menurut Saukani, walaupun identitas warga itu Sementara, itu bisa digunakan sebagaimana apa yang diperlukan bagi yang bersangkutan, karena ada NIK yang syah diakui oleh kementrian dalam negeri.

“Jadi sampai saat ini warga Banyuasin banyak yang status identitasnya sementara, mungkin jumlahnya bisa ribuan warga, karena ada yang merubah status dari Bujang atau Gadis setelah menikah statusnya harus dirubah termasuk bagi warga yang identitasnya rusak atau hilang”, katanya.

Untuk itu lanjut Saukani jika nantinya ada blanko e-KTP, bagi Masyarakat yang sudah rekaman yang status identitasnya sementara bisa ditukar dengan blanko aslinya tapi kapan blanko tersebut bisa ada juga belum diketahui.

Identitasnya sebagai warga negara RI sementara, mungkin baru ada di Indonesia, mirisnya terpampang di Papan Nama yang terpasang diruang pelayanan publik di Kantor Disdukcapil untuk semua urusan hanya butuh waktu 30 menit hingga satu jam itu hanya slogan, buktinya mulai datang kekantor Disdukcapil pukul 09.00 wib hingga pukul 15.00 wib masih banyak yang belum selesai urusanya, jadi apa yang maksut tulisan di Papan, ” Promosi” ucap Sugiman yang mengaku warga asal Jalur di Kabupaten Banyuasin.

Sugiman menilai, papan nama yang dipajang disetiap ruang pelayanan Publik Disdukcapil Banyuasin itu cuma sekedar slogan saja dan katanya gratis, ternyata biaya yang dikeluarkan lebih mahal, sebab ngurus identitasnya di setiap UPTD Kecamatan pelayananya banyak yang belum maksimal. Karena ongkosnya transpotasi air lebih mahal, jadinya urusan di Disducapil itu tidak gratis, efek biaya makan dan menginap serta transpotasi pulang dan pergi akhirnya jadi mahal, ungkapnya.

Terpisah, informasi dari rekan diluar provinsi Sumatera Selatan pun dalam percakapanya melalui whatsApp banyak mengatakan kelangkaan blangko e-KTP terjadi di Medan Sumatera Utara, tapi mengapa sebelum pemilu yang lalu, pemerintah sampai berlebihan menyediakan barang itu, bahkan sampai tercetak ganda, ucap dari mereka.(waluyo).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *