Bandar Lampung, medianusantaranews.com
Terkait adanya operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK di Lampung Tengah menjadi sorotan salah satu peneliti lembaga survey Indo Barometer, Avi Cenna Isnaini, biasa disapa Avis.
Avis sendiri menyayangkan hal tersebut, sebab di tengah gelora semangat masyarakat bersama KPK memberantas korupsi, justeru hal ini masih terus dilakukan oleh oknum – oknum pejabat yang notabene adalah wakil rakyat.
“ Dilema memang, dimana saat ini kita sedang bergelora untuk memberantas korupsi justeru hal tersebut dilakukan oleh oknum – oknum wakil rakyat.” Ujar Avis, saat diwawancarai melalui sambungan HP, Jum’at, 16/01.
Mengenai turut diamankannya kepala daerah Lampung Tengah yang juga mencalonkan diri menjadi cagub Lampung 2018, Avis sendiri berharap agar semua ini menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kepala daerah lain di Indonesia.
“ Itu kan ( Mustafa ) masih saksi, semoga tidak ada peningkatan status lah. Kita semua berharap atas kejadian ini agar menjadi pengingat dan perhatian khusus bagi kepala daerah lain di Indonesia. “ Avis menambahkan.
Menurut Avis, menjadi pejabat memanglah berat. Bisikan – bisikan untuk melakukan korupsi dan perbuatan merugikan negara lainnya kadang menjadi batu sandungan bagi para wakil rakyat hingga akhirnya harus berurusan dengan pihak berwajib.
“ Wakil rakyat itu berat, soalnya kerjanya juga berjama’ah, maka jangan heran kalau kemudian ada berita KPK menangkap belasan pejabat yang diduga melakukan korupsi dan kasus suap berjama’ah.” Jelas Avis.
“ Maka atas dasar ini masyarakat juga di minta untuk makin berhati – hati dalam memberikan suaranya saat menentukan calon legislatif nanti, dilihat bebet, bibit dan bobotnya. Jangan dilihat berapa banyak sembako dan amplop yang di bagikan.” Tambah Avis.
“ Bila perlu shalat malam dulu, istikharah dulu, minta petunjuk Allah siapa yang akan kita pilih bagi umat muslim.” Sambungnya.
“ Dan bagi para wakil rakyat yang sekarang masih menjabat, pinta saya sebagai masyarakat bersinergilah dengan pemerintah setempat. Jika ada program kepala daerah yang memang menguntungkan bagi masyarakat, kenapa enggak disetujui sajalah, tidak perlu nunggu bagi – bagi “ Cheese “ itu.” Harap Avis.
“ Kadang kan disini permasalahannya. Kepala daerah punya program, kemudian ada segelintir oknum anggota DPR menolak, berharap ada “ Cheese “ tadi. Akibatnya gara – gara beberapa oknum tadi, anggota DPR yang memang tulus ikhlas menjadi wakil rakyat ikut tercoreng.” Ungkap Avis mengakhiri wawancara.
( Adhit )
