Tulang Bawang Barat,Lampung
MedianusantaraNews.Com- Akhirnya berbuntut panjang atas kritikan keras yang di lontarkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang barat Edi Zulkarnain atas tidak adanya perawatan beberapa kendaraan dinas (Randis) pemkab tubaba membuat Sekda angkat bicara.
Setelah Herwan Sahri Seketaris Daerah(sekda)tubaba menanggapi kritikan keras yang di lontarkan oleh, ketua PWI tubaba Kali ini tanggapan sekda tersebut mendapatkan keritikan keras yang di lontarkan oleh praktisi hukum Sodri Helmi,SH.MH terhadapnya.
Sodri Helmi,SH.MH menanggapi atas statemen yang di lontarkan oleh Herwan Syahri terhadap awak media beberapa hari lalu terkait randis yang tidak terawat, dengan statemen. “dalam peneguran perawatan kendaraan dinas terhadap bawahannya sudah sering kali diucapkan setiap Apel dan rapat bahkan Ia pun sudah “capek” untuk menegur agar bawahannya melakukan perawatan kendaraan milik negara tersebut,”kata Herwan Syahri dalam statemen nya belum lama ini.
Ungkapan statemen dengan bahasa “Capek” yang di lontarkan sekda itu sangat tidak logis, Sodri Helmi,SH.MH mengatakan “capek” menegur pejabat dalam merawat Randis membuat praktisi hukum tersebut geram, karena menurutnya,Yang perlu dipahami semua Randis diberikan tidak terpisah dengan jabatan yang melekat dengan Randis itu sendiri tidak semua pejabat mendapatkan kepercayaan menggunakan pasilitas negara tersebut.
“Itu wewenang pak sekda dia pejabat no 1 di sekretariat Pemda kabupaten tubaba,berikan teguran kepada bawahannya,jangan hanya ditegur secara lisan tapi harus juga diberikan teguran secara tulisan atau sanksi ditarik ngapa harus ragu,”Ungkap Sodri Helmi,SH.MH . Saat di temui di kantor sekretariat praktisi hukum sekaligus kediamannya.Sabtu(24/8/2018)
Masih kata praktisi hukum ini,semestinya Ketegasan Sekda tidak harus dilakukan hanya secara lisan namun dengan tulisan sesuai dengan administrasi prosedural pemkab tubaba hingga berujung Sanksi terhadap pengguna atau pejabat penanggung jawab kendaraan dinas (Randis)itu sendiri.
“Pak sekda saja ngomongnya “Capek”ini bicara kewibawaan,berarti dia gak diindahkan dong dengan bawahannya,buat surat kalau lisan sudah capek berikan sanksi harus tegas apalagi pak sekda bagian dari baperjakat copot jabatannya atau tarik saja Randis kalau itu melekat pada jabatannya,karena ini aset daerah milik negara,”Ujarnya.
Sodri menegaskan,Pemkab tubaba seharusnya memiliki kejelasan tentang dimana aset pemda yang sesungguhnya. Baik itu kendaraan dinas hibah maupun yang sudah dikeluarkan dari APBD pemkab tubaba.tujuannya agar mengetahui berapa banyak randis yang ada ditubaba baik roda dua maupun roda empat.
“Ambil langkah,lakukan apel Randis sesuai data bes berapa banyak roda dua atau roda empat kalau tidak mencukupi dimana keberadaanya,mengapa tidak ada?itu juga jangan ada stikma di masyarakat bahwa ah ini apel hanya pencitraan bahasa sekarang,harus terbuka biar publik tau karena Randis yang dikendarai pejabat baik eksekutif maupun legislatif itu merupakan milik rakyat dari pajak masyarakat.Jangan ada pejabat yang bertanggung jawab,namun kendaran dinas ini justru dipergunakan orang lain,seperti bapak pejabat Randis dipakai anaknya kuliah.nah hal seperti ini yang perlu diberikan teguran sampai di sanksi,”tegasnya.
Kalau Randis saja sudah semeraut lanjut Sodri, yang jelas-jelas dilihat kasat mata begini? bagaiman dengan aset -aset lain baik itu aset tanah daerah, aset pembangunan daerah.
“Dimana aset kita yang sebenarnya?. Terus untuk randis ini juga siapa yang bertanggung jawab sampai tidak ada perawatan.Bagaiman seorang sekda bisa bicara “capek”tegur terus ya capek berikan sangsi copot saja jabatannya kalau dia melekat dengan randisnya atau tarik randisnya bagi ASN yang diberikan Randis tersebut, karena banyak orang yang berkeinginan untuk mengendarai kendaraan ini untuk melancarkan pelayanan publik terhadap masyarakat,kalau gak bertanggung jawab ya tarik,”Ucapnya Sodri dengan nada Kesal(Reki).
