Dana Bimtek DPRD Banyuasin Diduga di Mark Up

BANYUASIN,medianusantranews.com- Kegiatan Bimbingan Tehnik (BIMTEK) DPRD Banyuasin yang pelaksanaan kegiatanya di anggarkan lebih kurang Rp 20 juta untuk perdewan, untuk tiga hari kegiatan. Namun faktanya setelah di laksanakan ternyata hanya di bayar Rpb5 juta per anggota dewan dan total dana keseluruhan yang di terima pihak ke tiga senilai Rp 225 juta, namun oleh pihak ke tiga di kembalikan Banyuasin hanya Rp 60 juta dengan alasan casback.

” Seluruh anggota DPRD Banyuasin, seharusnya pelaksanaan Bimtek itu tiga hari di laksanakan yang nyatanya hanya satu hari saja. Semestinya mulai hari Rabu, Kamis dan Jum’at,maka dana itu perlu di pertanyakan beber beberapa dewan yang merasa tidak sesui yang di anggarkan, ucap Darsan (21/09/2018).

Ketua GP MBM Banyuasin ini mengatakan Kepada Media ini sebenarnya Bimtek yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin memang selalu meninggalkan presden buruk terutama tidak transparansinya dalam penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut, jelasnya.

Masih kata Dia, yang dikutip ini salah satu temuan terbaru kami adanya kelebihan bayar terhadap SPJ mulai dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang mencapai Ratusan Juta rupiah, hal ini berdasarkan data audit BPK pada LHP tahap II yang dilaunching pada Maret 2018 yang lalu, ungkapnya.

Selain itu dari hasil investigasi GP-MBM (Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat) ternyata hanya ada beberapa anggota DPRD saja yang melakukan pengembalian dana kelebihan bayar tersebut ke kas daerah melalui Bank pemerintah.

Perwakilan anggota DPRD Banyuasin yang tidak mau disebutkan namanya itu kata Darsan dikatakan bahwa pelaksanaan Bimtek itu di mulai Rabu 12 hingga 15 September 2018 untuk biaya pulang pergi.

Masih menurutnya seharusnya pelaksanaan kegiatan Bimtek itu tiga hari di lakasanakan di Hotel Nov hotel Jakarta, ternyata kegiatan bimtek itu dilaksanakan hanya satu hari selesai untuk dua harinya di buat acara jalan-jalan para dewan, bebernya.

Yang mencengangkan lagi bagi para anggota dewan mengenai fasilitas penginapan yang terima tidak sesuai dengan fungsional jabatan eselon dua, selama ini yang di anggarkan dalam kunjungan keluar propinsi harga kamar Rp 1,3 juta permalam, Namun dalam pelaksanaan bimtek selama 3 malem itu hanya ditempatkan pada kamar seharga Rp 700 ribu permalem, tambah Darsan mendapat penjelasan dari salah satu anggota DPRD yang meminta namanya dirahasiakan.

” Bagaimana dewan melaksanakan tugas yang maksimal, kalau pelaksanaan pembekalan di duga terkesan asal-asalan dan kuat menduga bahwa dananya di Mark up, tutupnya.(wal)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *