KABUPATEN PALI, BARU BERUMUR 9 TAHUN SUDAH 10 ORANG MASUK PENJARA KARENA KORUPSI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranews.com

Dengan berdarah – darah, para pejuang PALI berjuang memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten PALI bisa menikmati pemerataan pembangunan dan  masyarakatnya bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.

Namun sangat miris, setelah terwujud terbentuknya DOB Kabupaten PALI pada tahun 2013 silam.  Yang didapat sangat jauh dari cita cita para pejuang Kabupaten PALI, Para pejuang Kabupaten PALI seperti terkhianat, karena yang didapat bukan hasil yang bisa dibanggakan melainkan hasil yang sudah membuat malu masyarakat di Kabupaten PALI.

Bagaimana tidak! karena di usianya yang ke sembilan tahun, pada 2022 ini, Kabupaten PALI belum memiliki kantor Bupati sendiri (masih numpang). Juga pada tahun 2022 ini sudah terhitung ada sepuluh orang sudah dimasukan dalam kamar terali besi akibat melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Jumlah 10 tersebut bisa dikatakan angka yang sangat fantastis, mengingat PALI adalah Kabupaten yang masih terbilang berusia belia.

Untuk diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, luas wilayah PALI hanya 1840,0 Kilometer persegi (Km2), dengan jumlah penduduk yang cuma 184.670 jiwa.

Kabupaten PALI terdiri dari 65 desa dan cuma ada 5 Kecamatan.

Kalau dikelolah secara benar dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten termuda kedua di Provinsi Sumatera Selatan ini relatif besar. Setiap tahunnya, yaitu rata-rata Rp 1,5 triliun uang rakyat dikelolah Pemerintah PALI untuk belanja pembangunan di berbagai sektor.

Namun sepertinya APBD PALI yang besar itu bukan digunakan untuk mengejar kemajuan Kabupaten PALI agar bisa berdiri maju sejajar dengan daerah lain. Melainkan disinyalir Uang APBD besar itu seakan dijadikan peluang bagi oknum oknum untuk memperkaya diri dengan melakukan penyelewengan, seakan saling berlomba.

Hal itu tidak bisa dibantah, terbukti dengan sudah ada 10 orang oknum Pemerintah, pelaksana pembangunan di Kabupaten PALI masuk penjara lantaran melakukan perbuatan korupsi.

Ditambah lagi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif belum mumpuni, serta pengawasan yang nampak cenderung longgar. Membuat praktek kotor di Kabupaten PALI seakan bertambah subur.

Bagi yang pernah ikut memperjuangkan berdirinya DOB Kabupaten PALI dengan penuh ketulusan, tentulah yang terjadi di Kabupaten PALI adalah sesuatu yang menyedihkan.

Namun tidak demikian yang dirasakan oleh oknum oknum yang menggerogoti Uang APBD PALI. Berdirinya Kabupaten PALI dianggap sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri bersama kroni kroni nya, serta dianggap keberhasilan diri yang sangat membanggakan mereka.

Bisa direnungkan, pada usianya yang baru menginjak 9 tahun, jika dibagi, maka artinya setiap tahun, setidaknya ada satu orang yang terbukti melakukan korupsi di Bumi Serepat Serasan ini.

Dan tentunya, itu hanyalah yang ketahuan saja. Bagaimana dengan potensi-potensi lainnya, yang bisa aman aman saja, lantaran belum atau tidak berhasil diungkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Kalau mau jujur, sangat banyak pembangunan di Kabupaten PALI yang menggunakan APBD PALI dengan nilai proyek yang sangat fantastis, namun yang sama sekali tidak memiliki azaz manfaat bagi masyarakat di Kabupaten PALI. Berarti proyek proyek itu cuma dijadikan ajang untuk membancak Uang APBD Kabupaten PALI setiap tahunnya.

Contohnya banyaknya proyek normalisasi sungai namun banjir semakin menjadi jadi. Banyaknya proyek embung didesa desa, setelah dibangun tidak bermanfaat dan dibengkalaikan. Membangun jalan dengan harga mahal beratus ratus miliar, tidak begitu lama sudah rusak kembali. Merevitalisasi danau desa Tanjung Kurung dengan nilai Rp 40 Miliar yang mubazir bahkan merugikan masyarakat setempat, membangun jembatan senilai Rp 26 Miliar lebih namun tidak ada akses jalan. Dan banyak lagi kalau mau ditelusuri di data LPSE Kabupaten PALI dari tahun ke tahun.

Masukan, kritikan bahkan protes dari para LSM dan masyarakat Kabupaten PALI melalui pemberitaan dan media sosial terkesan tidak didengarkan, apalagi ditakuti. Seperti para oknum oknum itu merasa optimis bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan berkonsekwensi.

Sebuah kalimat bijak mengatakan : “Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda. Tapi karena moral bejat dan perilaku korupsi”. Maka, masa depan PALI tentunya sangat ditentukan oleh mental dan moral para pengambil kebijakan di negeri ini. Apakah amanah yang diberikan akan membawa rakyat pada kemaslahatan, ataukah justru kemudharatan? Kita lihat saja.

Dilansir dari media online kabarpali.com, tercatat tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach), di Kabupaten PALI, mulai terjadi sejak awal terbentuknya kabupaten ini, tahun 2013, yakni:

– Iskandar Anwar, seorang kontraktor pengadaan mesin jenset di RSUD Talang Ubi, Ibukota PALI, menjadi pesakitan, akibat terbukti korupsi pembelian generator atau jenset di sana. Pengadilan melalui putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, mengatakan Iskandar terbukti bersalah. Sehingga Ia pun kemudian menjalani hukuman selama1 tahun penjara.

– Tindak pidana rasuah kedua dilakukan oleh Muhamad Amin. Ia adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan yang menjadi tersangka korupsi pada tahun 2015. Tetapi kemudian ia wafat karena sakit, saat dalam penahanan Kejaksaan yang melakukan penyidikan kasus tersebut.

– Kasus ketiga, yang didakwa terbukti korupsi di Kabupaten PALI pada 2019, adalah Abu Hanifah. Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu divonis 4 tahun penjara, karena terbukti korupsi dengan motif menyelewengkan uang makan guru senilai Rp773 juta.

– Oknum pejabat selanjutnya yang tebuang karena korupsi pada 2021, adalah mantan Sekretaris DPRD PALI, Arif Firdaus. Ia sempat buron dan ditangkap dalam pelarian di Jawa Barat. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, Arif didakwa korupsi bersama-sama dengan bendaharanya, Mujarab, senilai Rp6.115.822.424,00. Arif kemudian divonis 15 tahun Dan Mujarab divonis 9 Tahun.

– Pada tahun 2022, tiga orang sekaligus juga didakwa korupsi oleh Pengadilan Negeri Palembang, karena menyelewengkan uang rakyat sehingga merugikan Negara sebesar Rp2.543.721.715 pada proyek normalisasi Sungai Abab di Dinas PU Kabupaten PALI tahun anggaran 2018. Mereka adalah Junaidi (jabatan Kabid/Pengawas Proyek) divonis 5 tahun penjara, Sri Dwi Hastuti (PPTK) divonis 5 tahun, dan Rorin Nadian (Kontraktor) divonis 6 tahun penjara.

– Kejahatan rasuah terakhir yang menghebohkan masyarakat PALI adalah kasus korupsi yang menyeret Son Haji, juga mantan Sekretaris DPRD PALI dan bendaharanya, Frans Wahyudi senilai Rp1,7 miliar. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri PALI, dan saat ini telah berhasil diamankan, untuk kemudian menjalani persidangan, di Pengadilan Negeri Palembang.

Atas keberhasilan ungkap kasus korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri PALI, pada tahun 2021, bahkan pernah dianugerahi penghargaan, karena dianggap sukses ungkap kasus korupsi terbanyak di Sumsel, dan telah menyelamatkan kerugian negara, mencapai Rp 1,16 Miliar

Semoga kasus kasus korupsi lain di Kabupaten PALI bisa kembali terungkap oleh APH, sehingga deretan nama yang tinggal dipenjara karena maling Uang rakyat kian bertambah (**)

Direleas kembali oleh : Aben
Sumber : kabarpali.com




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *