KMGMB MINTA KEMENTERIAN ESDM TUTUP AKTIFITAS TAMBANG BATU BARA PT TBBE DAN PT RMK DI DESA GUNUNG MEGANG

Muara Enim
medianusantaranews.com

Setiap kegiatan penambangan batu bara pasti menimbulkan dampak negatif dan juga ada dampak positifnya bagi lingkungan sekitar. Dampak negatifnya adalah merusak lingkungan sekitar serta dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, dan juga berdampak terhadap sosial kemasyarakatan dari kegiatan penambangan batu bara yang ada di lingkungan sekitar.

Sedangkan dampak positifnya adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asil daerah serta dapat menampung tenaga kerja.

Sedangkan dampak negatifnya adalah merusak lingkungan sekitar serta dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, dan juga berdampak terhadap sosial kemasyarakatan dari kegiatan penambangan batu bara yang ada di lingkungan sekitar.

Begitu juga keberadaan tambang batu bara PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) dan PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) yang beroperasi di desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang.

Namun untuk tambang batu bara PT TBBE dan PT RMK, Komite Masyarakat Gunung Megang Bersatu (KMGMB) menyebut keberadaan dua perusahaan tambang batu bara tersebut lebih terhadap hanya menimbulkan dampak negatif bagi warga Desa Gunung Megang.

Oleh karena itu, untuk kedua kalinya masyarakat Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berunjuk rasa ke tambang batu bara PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) dan PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) yang lokasi tambangnya ada diwilayah Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang.

Kali kedua ini, masyarakat Desa Gunung Megang yang menamakan dirinya Komite Masyarakat Gunung Megang Bersatu kembali menuntut komitmen perusahaan PT TBBE dan PT RMK untuk memenuhi janji janji perusahaan kepada masyarakat Desa Gunung Megang yang diabaikan pihak perusahaan.

Kedatangan Komite Masyarakat Gunung Megang Bersatu ini sepertinya sudah habis kesabaran. Sehingga terjadi pemblokiran jalan hingga meminta kementerian ESDM untuk mencabut izin aktifitas PT TBBE dan PT RMK

Adapun Pernyataan Sikap Komite Masyarakat Gunung Megang Bersatu pada unjuk rasa kedua ini adalah:

Hari ini kami dari Elemen Masyarakat Komite Masyarakat Gunung Megang Bersatu kembalu turun aksi menagih janji pihak PT TRUBA BARA BANYU ENIM (TBBE) dan pihak PT ROYALTAMA MULYA KENCANA (RMK)
yang mana pada aksi kami pertama pihak perusahaan sampai hari ini tidak melakukan perbaikan – perbaikan yang menjadi tuntutan kami, pihak PT. TBBE dam PT. RMK hanya memberikan Janji – janji palsu alias membohongi masyarakat :

1. Tempat penampungan limbah diperbaiki hanya ala kadarnya saja.

2 Izin melintas jalan umum tersebut hanya izin dispensasi yang dikeluarkan oleh DMPTSP. yang seharusnya dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan bukan oleh DPMPTSP kabupaten Muara Enim.

3. Pihak PT. TBBE terindikasi mengalihfungsikan jalan Pramuka yang menghubungkan Desa Gunung Megang Luar Ke Desa Sidomulyo dijadikan Lahan Tambang (Foto Terlampir)

4. Penyerapan Tenaga Kerja tidak sesuai dengan janji-janji terdahulu.

Dari persoalan di atas kami dari KOMITE MASYARAKAT GUNUNG MEGANG BERSATU meminta

kepada pihak:

1. Kementerian ESDM Republik Indonesia Menutup Aktifitas Tambang Batubara Yang Di Lakukan Oleh PT TBBE dan PT RMK.

1. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Untuk Memproses Secara Hukum Terkait Indikasi Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Truba Bara Banyu Enim (PT TBBE) di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan PT. Royaitama Mulia Kencana (PT  RMK) di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk menutup aktifitas PT RMK yang menggunakan Jalan Umum.

4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan Penyelidikan terhadap dugaan pengalihan lahan jalan umum dijadikan lahan tambang dan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke Pengadilan.

5. Apabila Pihak PT TBBE dan PT RMK belum juga memperbaiki Lingkungan yang rusak maka kami akan mengajukan Gugatan Legal Standing ke Pengadilan berdasarkan Pasal 93 UUPLH. (Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *