Jakarta, medianusantaranews.com, Pertamina telah menyiapkan strategi jangka panjang terkait penghapusan Premium, penggunaan Pertalite, yang juga akan digantikan Pertamax. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Mengutip dari Kontan.co.id pada hari Kamis (23/12/2021), yang mendapat dokumen risalah rapat kerja DPR dengan Pertamina, strategi penghapusan tersebut merupakan penyederhanaan varian produk dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Permen KLHK, Pemerintah menetapkan BBM tipe euro 4 atau setara BBM oktan 91 ke atas mulai tahun 2019 secara bertahap hingga 2021. Adapun yang kadar oktannya di bawah 91 atau masuk standar euro 2 saat ini adalah Premium dan Pertalite.
Tahap pertama penghapusan Premium adalah pengurangan penggunaannya, disertai dengan edukasi dan kampanye untuk mendorong konsumen menggunakan BBM Ron 90 ke atas.
Tahap kedua, pengurangan bensin Premium dan Pertalite di SPBU disertai dengan edukasi dan kampanye untuk dorong menggunakan BBM RON 90 ke atas.
Ketiga, penyederhanaan produk yang dijual di SPBU hanya menjadi 2 varian. Yakni BBM RON 91/92 (Pertamax) dan BBM RON 95 (Petamax Turbo).
Hingga tahun 2021, penggunaan Premium dan Pertalite terus meningkat. Untuk Premium, tahun 2018 secara nasional mencapai 31,3 persen dari konsumsi BBM secara nasional. Pada tahun 2019 konsumsi naik menjadi 33,3 persen dari penggunaan secara nasional.
Untuk Pertalite, tahun 2018 mencapai 52,4 persen secara nasional, meningkat di tahun 2019 menjadi 56,3 persen secara nasional.
Menyikapi rencana pemerintah tersebut, tokoh masyarakat Banyuasin Syamsuri mengatakan kepada wartawan media ini “Bila benar kedua jenis BBM itu dihapus oleh pemerintah, yang terjadi dalam kehidupan rakyat semakin sengsara, biaya transportasi umum bakal naik sembako harga mahal”, ucapnya saat diminta komentarnya oleh wartawan (24/12).
Terpisah, Anggota DPRD Banyuasin Budi Santoso via telepon mengatakan persoalan itu sebelum dilaksanakan, tentunya pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan edukasi yang gamblang, agar tak menimbulkan gejolak baru.
Politisi militan dari PKS ini juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak Pertamina harus mengkaji azas manfaatnya sekalipun untuk jangka panjang, tapi harus diingat dampak di masyarakat, maka diminta jangan terburu-buru direalisasikanya, sebelum sebelum lapisan masyarakat diberikan pemahaman, saranya,(mnn/wal)
