Palembang,medianusantaranews.com-Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GARKI) Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan dan Kantor BKN Regional 7 pada Jum’at (13/01/23).
Kedatangan puluhan masa GARKI kali ini menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap dugaan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dengan 7 item jenis pengerjaan, sehubungan dengan informasi yang di himpun oleh GARKI menduga bahwa pekerjaan 7 item itu diarahkan.
Kurang volume kegiatan dan terdapat banyak Fee yang telah diarahkan untuk PA/KPA, PPK, PPTK POKJA serta Pengurus BA. Proyek yang disampaikan Garki ini disinyalir telah terarah secara sistematis melalui barang dan jasa diduga melalui PPK adapun dari hasil investigasi kami di lapangan terdapat banyak kekurangan volume pekerjaan, tidak sejalan dengan BQ dan RAB yang kami peroleh sebagai pembanding, sehingga pekerjaan ini diduga syarat dengan praktek korupsi.
Rohadi selaku Ketua Umum GARKI, juga mempertanyakan keabsahan secara hukum yang berinisial HEP selaku PA-KPA, karena yang bersangkutan mulai dari bulan Ramadhan menjelang hari idul Fitri tahun 2022, SK pindah tugas ke Provinsi sudah keluar bahkan telah berpamitan kepada seluruh pegawai staf dan honorer PUPR, jelas penandatangan kontrak dan penandatangan berkas yang berkaitan dengan proyek-proyek ketika di Dinas PUPR cacat secara hukum dan merupakan maladministrasi dan ini merupakan kejahatan.
Lebih lanjut Rohadi mengatakan, untuk itu kami meminta kepada BPK-RI untuk Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan agar segera mengaudit tahap ke 7 paket proyek tersebut, adapun 7 paket proyek yang antara lain :
1. Rehab Embung Gelanggang kecamatan sungai rotan
2. Peningkatan jalan lingkar Sukarami
3. Peningkatan jalan desa midar
4. Peningkatan jalan dusun II Desa Sebau
5. Peningkatan jalan RT 03 RW 04 Kel. Gelumbang
6. Peningkatan jalan desa Lubai persada
7. Peningkatan jalan sumber Mulya-pagar dewa.
Ke-7 proyek itu kami duga sudah terarah jelas Rohadi, Bahkan penjelasan dari vendor yang mengerjakanya bahwa mereka meski memberikan fee 15 persen hingga 18 persen sebagai kompensasi jika ingin mengerjakan proyek-proyek itu.
Sementara itu aksi kawan kawan GARKI ini di sambut oleh Sulistio Kasubag Umum TU BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan yang mewakili Ketua karena berhalangan, beliau sangat berterima kasih atas aspirasi yang di sampaikan kawan kawan GARKI, tentu hal ini akan menjadi informasi awal bagi kami, karena untuk menjasmen masalah masalah seperti ini di butuhkan data yang valid dan nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada beberapa item pekerjaan yang mungkin di perioitaskan untuk di jadikan sampel terkait 7 item pekerjaan yang ada di muara Enim, dan kita akan lihat satu persatu prosesnya seperti apa dan perlu kami sampaikan kepada teman teman GARKI kita tetap bekerja sesuai standar yang sudah di tetapkan.
Masalah APH atau temuan yang mengandung unsur kerugian negara pasti kita sampaikan ke APH, karena itu sudah jadi kewajiban kami, kedatangan kawan-kawan Garki tersebut sungguh tepat karena kita akan melakukan pengauditan tahap pertama BPK perlu informasi sebagai masukan untuk menentukan kwalitas pembangunan yang ada tutupnya.
Kemudian masa bertolak ke kantor BKN Regional 7 yang beralamat di jalan. Gubernur A.Bastari Jakabaring dalam orasinya Mukri As menanyakan status kepegawaian inisial HEP selaku kepala Dinas PUTR Kabupaten Muara Enim dinilai janggal dan bahkan ilegal.
Mukri menanyakan bagaimana tentang legalitas dan keabsahan yang bersangkutan dalam menandatangi sejumlah kegiatan proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim mengingat yang bersangkutan statusnya kepegawai di Provinsi, jelasnya.
Aksi masa GARKI ini di sambut oleh BPK Wolter M. Simarmata selaku PLT Kepala Bidang supervisi BKN Sumatra Selatan, beliau mengatakan yang bersangkutan sudah menjadi pembina legal Provinsi Sumatra Selatan, terkait kebenaran tentu kami akan kroscek SK kepindahan HEP, kami di BKN tidak punya kewenangan, sesungguhnya kewenangan itu ada di Kabupaten Muara Enim itu sendiri dan kalu itu memang benar apa yang disampaikan kawan-kawan GARKI kami akan menindaknya, janjinya (Marcel)
