Muara Enim
medianusantaranews.com
Setelah dua kali agenda persidangan sebelumnya terkendala surat pemanggilan yang tidak sampai melalui jasa pengiriman pos, akhirnya Tergugat selaku Direktur PT BMEM akhirnya menghadiri sidang ketiga perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kamis (12/11/2026).
Kehadiran HAD, yang merupakan salah seorang Pimpinan Partai di Kabupaten Muara Enim ini akan menjadi perkembangan penting dalam perkara gugatan yang diajukan PT Priangan Jaya Sejahtera Utama terhadap PT Bumi Muara Enim Memanggil.
Dalam agenda persidangan tersebut, majelis hakim membuka ruang penyelesaian melalui mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Proses mediasi dipimpin oleh hakim mediator dari PN Muara Enim sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa secara damai.
Dalam proses mediasi di hadapan Majelis hakim dan hakim mediator, HAD disebut telah mengakui adanya persoalan dalam kerjasama antara kedua perusahaan yang menjadi pokok sengketa dan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat.
Tidak hanya itu, dalam forum mediasi tersebut HAD juga menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas persoalan kerja sama yang dipermasalahkan.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya dua kali agenda persidangan berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat akibat surat pemanggilan yang dikabarkan tidak sampai kepada alamat tujuan.
Meski demikian, komitmen tanggung jawab yang disampaikan dalam mediasi tersebut masih perlu dituangkan secara jelas dalam kesepakatan perdamaian apabila kedua belah pihak mencapai titik temu dalam mediasi berikutnya.
Sebab, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan pernyataan kesediaan bertanggung jawab. Harus ada kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab, nilai kewajiban, mekanisme pembayaran, serta batas waktu pelaksanaannya agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kronologis perkara
Perkara ini bermula dari kerja sama investasi antara PT Priangan Jaya Sejahtera Utama dengan PT Bumi Muara Enim Memanggil.
Berdasarkan dokumen dan keterangan yang menjadi dasar gugatan, PT Priangan Jaya Sejahtera Utama disebut telah menginvestasikan modal sebesar Rp150 juta dengan kesepakatan pembayaran keuntungan Rp62,5 juta setiap bulan selama tujuh bulan.
Namun, menurut pihak penggugat, kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan tidak direalisasikan sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian dan akhirnya berujung pada gugatan perdata di PN Muara Enim.
Kerja sama tersebut disebut dibuat di hadapan Notaris Suhardi, S.H., M.Kn., pada 4 Mei 2025. Dokumen perjanjian yang dipersoalkan tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 01/PT-PJSU&PT-BMM/PKS/V/2026.
Secara hukum, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Sementara itu, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai atau wanprestasi, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tuntutan penggantian biaya, kerugian, akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan sesuai persyaratan hukum.
Dengan demikian, pelaksanaan komitmen yang disampaikan dalam mediasi menjadi hal penting untuk memberikan kepastian penyelesaian bagi pihak yang merasa dirugikan.
Enam Advokat Kawal Gugatan PT Priangan Jaya Sejahtera Utama.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/SUKMA/SK-KHS/IX/2026 tertanggal 14 September 2026, Ahmad Budiman selaku Direktur Utama PT Priangan Jaya Sejahtera Utama memberikan kuasa kepada enam advokat dari Kantor Hukum SUKMA & PARTNERS.
Mereka adalah Margo, S.H., M.H., Syaripudin, S.H., Sukarna, S.H., M.H., Sepriyanto, S.H., Mulyono, S.H., dan Dwi Sukamto, S.H.
Keenam advokat tersebut bertindak mewakili kepentingan hukum penggugat dalam perkara gugatan terhadap PT Bumi Muara Enim Memanggil yang diwakili Direktur Utamanya, HAD.
HAD juga diketahui menjabat sebagai Pimpinan salah satu Partai di tingkat Kabupaten Muara Enim Namun, dalam perkara ini, kedudukannya sebagai direktur perusahaan tergugat tetap menjadi bagian dari persoalan hukum yang sedang diselesaikan melalui jalur perdata.
Janji Tanggung Jawab Harus Direalisasikan Jangan Berhenti Di Meja Mediasi.
Pernyataan kesediaan HAD untuk bertanggung jawab di hadapan hakim mediator tentu menjadi harapan baru bagi pihak penggugat.
Namun, publik juga patut menantikan apakah komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam kesepakatan tertulis yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Apabila mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian dapat dimintakan penguatan melalui akta perdamaian sesuai ketentuan hukum acara perdata. Hal ini penting agar penyelesaian tidak hanya berhenti sebagai pernyataan lisan.
Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, pertanyaan utamanya bukan lagi sekadar apakah tergugat akan hadir di persidangan, melainkan sejauh mana komitmen tanggung jawab yang telah disampaikan di hadapan hakim mediator benar-benar direalisasikan. (Red)
