Sumatera Selatan
medianusantaranews.com
Peralihan pajak daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) akan membuat APBD kabupaten / kota naik signifikan, sebaliknya, peralihan itu justru membuat APBD Provinsi Sumsel turun signifikan. Bahkan, nilainya mencapai Rp 2,34 triliun.
Pajak kendaraan yang selama ini dikelola Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) akan beralih ke kabupaten/kota. Itu membuat APBD Sumsel yang bersumber dari pajak daerah berkurang Rp 2,34 triliun.
Penyebabnya adalah berlakunya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang akan diberlakukan di Sumsel pada 2025.
” UU 1/2022 akan berlaku tahun depan. Akan ada pendapatan yang sebelumnya menjadi hak Pemprov Sumsel karena dialihkan ke kabupaten/kota menjadi berkurang dan akan berpengaruh terhadap APBD,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi pada Jumat (19/07/2024).
Dijelaskan Elen, capaian pajak daerah 2023 yang disampaikan Bapenda awal Januari 2024, totalnya mencapai Rp 4,64 triliun. Realisasinya melampaui target Rp 4,35 triliun. Dua item pajak kendaraan itu berkontribusi 50% terhadap pendapatan daerah.
Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) mencapai Rp 1,22 triliun. Sedangkan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Rp 1,12 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 2,34 triliun.
” Secara hitungannya akan berkurang 20% (dari total APBD Sumsel), ” ungkapnya.
Namun demikian, Elen meminta seluruh dinas, badan dan lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel tetap melaksanakan kegiatan dengan maksimal.
“APBD boleh turun, tapi kegiatan tidak boleh berkurang,” katanya.
Senada juga disampaikan Pj Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra. Ia mengatakan peralihan pajak daerah itu akan berdampak pada penurunan pendapatan Pemprov Sumsel. Namun pihaknya akan tetap mengupayakan langkah-langkah agar pendapatan bisa meningkat meskipun ada potensi berkurang.
” Kita akan tetap berupaya melakukan peningkatan pendapatan daerah, meskipun potensi uangnya berkurang. Meski begitu, kinerja akan tetap prioritas. Jadi ada hal-hal yang perlu disiasati bersama dengan seluruh stakeholder, OPD, bagaimana agar tetap optimal menyesuaikan dengan UU yang ada,” tutupnya.(Ab/Red)
