Muba,medianusantaraneqs.com- Setelah masuk 10 besar sebagai desa terbaik dalam lomba Apresiasi Desa Tingkat Nasional, Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan langsung dari Tim Komisi Informasi (KI) Pusat, dalam rangka visitasi evaluasi dan apresiasi desa dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa Tahun 2022, yang berlangsung di Gedung Aula Desa Bukit Jaya, Kamis (17/11/2022).
Hadir dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat H Arya Sandhiyudha PhD, Perencana Ahli Pertama Kementrian PPN/Bappenas Rakadipta Septian Dwiputra, Anggota DPRD Provinsi Sumsel M Toha, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel M Fathoni, Komisioner KI Provinsi Sumsel Hibza Meiridha Badar, Kabid IKP Dinkominfo Provinsi Sumsel Amrulllah, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sumsel Andrian, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan SSTP MSi, Kepala Dinkominfo Muba diwakili Kepala Bidang Informasi Publik Hj Tri Nurhayani SE MSi, Kepala Desa Bukit Jaya Juhari AMaPd.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat H Arya Sandhiyudha PhD dalam kesempatan itu mengucapkan syukur, karena dengan jarak tempuh jalur darat yang lumayan jauh, masih bisa mengunjungi Desa Bukit Jaya yang sudah berhasil masuk dalam 10 besar lomba Apresiasi Desa Tingkat Nasional.
“Sengaja saya pilih datang kesini, menjadi pertanyaan daerah keterbatasan geografis yang cukup jauh tapi bisa mengalahkan desa lainnya. Tentunya membanggakan, mewakili Provinsi Sumsel bisa terpilih dari 89 desa yang maju dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa,” ujarnya.
Dirinya menyebutkan, bahwa Desa Bukit Jaya sudah memenuhi indikator-indikator, sarana-sarana dan SDM serta pelayanan informasi dan inovasi-inovasi yang dilakukan sudah memenuhi. Mudah-mudahan kehadiran KI Pusat dan KI Pemprov Sumsel ke Desa Bukit Jaya, dapat memberikan dorongan lebih maju dan Desa Bukit Jaya dapat memanfaatkan lagi keterbukaan informasi publik.
“Tujuan kegiatan ini, karena kita percaya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pembangunan itu tidak mungkin terwujud kalau tidak terbuka. Jadi ide tentang pemerintahan terbuka itu tidak hanya digelar di tingkat nasional tidak hanya sampai provinsi tapi juga sampai akar rumput di level desa. Kita ingin sekali apa yang dilakukan Desa Bukit Jaya juga dilakukan oleh semua desa lain di Indonesia, karena bisa juga memikul amanah anggaran dari setiap APBD maupun APBN yang diterima, karena itu semua ada pertanggungjawabannya dalam bentuk salah satunya kewajiban memberikan hak informasi masyarakat,” imbuhnya.
Jika sudah menjadi desa informatif, lanjutnya, maka anak bangsa yang ada di Desa Bukit Jaya akan mudah maju. “Informasi yang terbuka bukan hanya memaksa kades dan perangkatnya untuk keterbukaan anggaran yang di titipkan, tapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi anak bangsa di Desa Bukit Jaya untuk maju, momen ini adalah pembuka gapura kemajuan bagi anak-anak disini,” Pungkasnya.(MNN/waluyo)
