Palembang
medianusantaranews.com
Upaya Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama terdakwa Adi Triayadi untuk menghentikan atau menggugurkan dakwaan melalui eksepsi kandas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang secara resmi menolak keberatan yang diajukan tim penasihat hukum kedua terdakwa.
Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang putusan sela yang dipimpin Hakim Corry Oktarina, SH, MH, Rabu (18/11/2026).
Persidangan ini merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi sebesar Rp13,05 miliar terkait pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum Edison dan Adi Triayadi tidak dapat diterima.
Majelis hakim sekaligus memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian pokok perkara.
Dengan putusan sela tersebut, proses persidangan dipastikan berlanjut.
Materi keberatan yang sebelumnya diajukan pihak terdakwa tidak menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK.
Agenda berikutnya akan memasuki pemeriksaan saksi-saksi untuk menguji dan membuktikan seluruh dakwaan melalui keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan di persidangan.
JPU KPK mengungkapkan akan menghadirkan sebanyak 59 orang saksi, termasuk saksi ahli. Jumlah tersebut dipersiapkan untuk memperkuat pembuktian atas perkara yang menjerat Edison dan Adi Triayadi.
Di sisi lain, tim penasihat hukum kedua terdakwa juga menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge.
Sedikitnya lima saksi direncanakan dihadirkan, termasuk ahli hukum pidana, guna memberikan keterangan yang mendukung pembelaan para terdakwa.
Dalam surat dakwaan, JPU KPK menjerat para terdakwa dengan ketentuan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 mengenai Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perhatian persidangan kini beralih pada pembuktian materi perkara. Keterangan puluhan saksi yang akan dihadirkan JPU KPK nantinya menjadi bagian penting dalam menguji dakwaan, sementara pihak terdakwa tetap memiliki kesempatan menyampaikan pembelaannya melalui saksi dan bukti yang diajukan.
Persidangan selanjutnya akan menjadi tahapan penting untuk mengungkap fakta-fakta hukum di balik dugaan gratifikasi Rp13,05 miliar dalam proyek pengadaan Smart Board dan Chromebook di lingkungan Disdikbud Muara Enim. (Red)








