Lampung Tengah, medianusantaranews.com
Plt. Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosuemarto mengungkapkan bahwa Pembangunan melalui Dana Desa sangatlah efektif sekali karena besar manfaatnya dan sejak adanya Dana Desa pembangunan di Kampung bisa dilihat dan dirasakan.
Loekman berharap Kelurahan juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). ” Saya meminta pada para anggota Dewan pusat agar Dana Desa bukan hanya ada di Pemerintahan Kampung saja, namun tingkat kelurahan juga diberikan angaranya karena bagimanpun dampaknya sangat baik sekali bila pembangunan Dana Desa merata sampai kelurahan”, kata Loekman saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Kampung Tempuran Trimurjo, Kamis (22/03/2018).
Terkait pembangunan yang menggunakan Dana Desa yang ada di Lamteng saat ini infraktruktur jalan Kampung sudah sangat baik dan berkwalitas. “Pembangunan infrastruktur melalui dana desa sangat maksimal kita sudah selesai kan pembangunan jalan yang mencapai ratusan km melalui dana add mulai dari onderlagh sampai ke yang lapen”, ungkap Loekman.
Lukman berharap dengan kunjungan rombongan komisi XI bisa membawa banyak program buat pemerintah daerah Lamteng. “Saya juga meminta anggota DPR agar menyampaikan pada pusat terkait guru di Lamteng yang sudah banyak pensiun sehingga dampaknya akan sangat terasa sekali di Pendidikan dan berharap pemerintah agar mencabut Monatorium agar kekosongan guru yang pensiun bisa terisi”, pungkasnya.
Sementara itu Ketua rombongan Komisi XI Marwan Cek Hasan menjelaskan bahwa masukan yang di berikan pemerintah daerah nantinya akan kita sampaikan pada DPR yang membidanginya, selain itu kunjungan kita ini adalah yang pertama kali turun ke Kampung melihat pembangunan dana desa.
“Kita merasa puas saat ditunjukan pembangunan Lapen Tahun 2016 kondisinya masih sangat bagus, ini bisa menjadi acuan kita bahwa pembangunan dana desa sangat efektif sekali,”!ujarnya.
“Dalam perhitungan kita, bila mengunakan angaran pemerintah nilainya akan lebih besar, seperti yang di katakan Plt Bupati Lamteng bahwa jalan onderlagh kalau pakai APBD bisa mencapai Rp 180 juta namun dengan dana desa hanya Rp.120 juta dengan hasil yang cukup baik”, tambahnya.
Terkait dengan masalah saluran irigasi yang diminta masyarkat Tempuran, dia mengungkapkan akan mengajukan nantinya bisa di alokasikan dari pusat melalui APBD, dan untuk dana desa ada anjuran dari presiden bahwa bila ada permasalahan anggaran dana desa hendaknya pihak kepolisian maupun kejaksaan jangan dulu melakukan pemeriksaan namun serahkan dulu pada Inspektorat daerah,sehingga bisa dilihat kesalahannya terletak dimana, karena SDM pemerintah kampung ini masih di bilang masih sangat kurang.
Perwakilan Kementrian Keuangan Rukijo menjelakan bahwa dana desa dalam pengelolan sudah jelas dari desa dan tidak boleh orang lain karena suda ada aturanya
Terkait dengan kelurahan ingin mendapatkan dana desa hal itu sudah bahas dengan Mendagri bahwa ada rencana untuk kelurahan juga akan diberikan namun dengan aturan dan jumlah angaranya dilihat di daerah mana yang terkecil dana Kampungnya itulah yang akan di jadikan ajuan, jelasnya.
Sedangkan Pembanguan dana desa pola akan berubah bila mana nantinya pembangunan infrastruktur sudah selesai dan pasti akan selesai maka akan berubah pengelolanya dengan program padat karya, meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi XI berjumlah 11orang, dan didampingi dari Kementrian Keuangan, BPKP, Dirjen sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Lamteng jajaran SKPD diantaranya PMK, dina PU Pengairan, Pendidikan, Pertanian, Perikanan, Satu Pintu, Pemukiman, Sekwan, dan Asisten I
( ADV )
