Problema Simtem PBM Online Bikin Wali Murid Oleng

Medianusantranews.com, (Banyuasin)- Belum diketahui sampai kapan batas waktu proses belajar mengajar (PBM) dengan cara online ini akan berakhir, yang saat ini untuk diwilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera justru berada pada posisi zona abang level 3, maka Pemerintah Banyuasin memberlakukan PPKM pun diperpanjang, PBM masih sistem online, maka belum menjadi kebutuhan prinsip mengenai pengadaan pakaian seragam sekolah.

 

Terkait perihal, membuat para wali murid baik di tingkat SD, SMP hingga SMA/K termasuk para orang tua yang putra-putrinya kuliah pun banyak saat ini mengaku oleng menghadapi kondisi perekonomianya, Pasalnya kehidupan ekonomi saat ini dirasakan semakin sulit, karena masih ada pihak sekolah mengadakan pembelian pakaian seragam sekolah yang nilainya mencapai jutaan rupiah.

 

Wali murid sebut saja Jiran (48) saat bincang dengan wartawan media ini ketika mampir di Pusat Kuliner Banyuasin mengutarakan saat ini sedang dirundung kegelisahan terkait biaya dan sistem belajar putra-putrinya. Harus pakai Handphone juga harus beli pakaian seragam dan buku pelajaran.

 

Pedagang asongan keliling ini mengaku makin berat hidupnya, karena berjualan hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan istri dan 3 anaknya saja, itupun asal jualanya lancar, karena omsetnya menurun ditambah dengan beban biaya pendidikan yang kian berat sepertinya tak sanggup untuk membiayainya.

 

Dikatakanya, tahun ini anak yang pertama baru masuk kelas 1 SMA dan adiknya masuk kelas 1 SMP sedangkan anak ketiga baru naik ke 4 SD, sedangkan istrinya selain mengasuh anak juga kerja srabutan. “Pokoknya sebagai wali murid sekarang benar-benar oleng pak”, ungkapnya.

 

Harga pakaian seragam masuk sekolah di SMA nilainya mencapai jutaan rupiah baginya cukup memberatkan, tapi apa boleh buat anaknya masih pingin sekolah, seandainya pihak sekolah bisa dibayar dicicil mungkin masih dilanjutkan sekolah anak-anaknya.

 

Karena kata Jiran, buku pelajaran di sekolah pun bukan dipinjamkan, tetapi disewakan, ditambah untuk belajar online itu perlu pulsa dan saat ini baru ada handphone Android jadi dipakai bergantian, tuturnya sedih, karena berjualan pun sekarang juga sepi pembeli.

Tokoh masyarakat Banyuasin M Karyono saat dibincangi wartawan media ini via ponselnya mengatakan, dalam kondisi ekonomi sedang susah dan sistem belajar masih dengan cara online, tentunya pihak sekolah jangan sampai memaksa kepada wali murid beli seragam sekolah yang nilainya sampai jutaan rupiah.

 

Dirinya yang juga sebagai wali murid dengan tegas, boleh saja pihak sekolah baik itu di tingkat SD, SMP dan SMA/K mewajibkan bagi wali murid membelikan pakaian seragam, tapi yang wajib saja, jika siswa SD cukup Putih Merah dan Pakaian seragam olahraga, untuk siswa SMP yang wajib warna apa dan pakaian olahraga termasuk bagi siswa SMA/K, maka tidak menambah beban masyarakat wali murid.

 

Masih menurutnya, pakaian seperti Batik dan lainya yang dianggap tidak wajib untuk kondisi pandemi yang belum diketahui sampai kapan batas waktu berakhirnya ini, dipikir belum begitu penting, karena para pelajar belajarnya dirumah masing-masing dan masalah buku pelajaran pihak sekolah jangan dijadikan beban wali murid, kan masih bisa digunakan bagi siswa berikutnya, karena masih sama kurikulumnya.

 

“Jangan lembaga pendidikan itu dijadikan untuk kegiatan yang dapat berpengaruh buruk dan merendahkan mutu pendidikan disekolah itu dampak pengadaan pakaian yang belum wajib dikenakan, kecuali sekolah tersebut sudah melaksanakan PBM bertatap muka dan persoalan buku pelajaran agar sekolah memberikan pasilitas pinjaman kepada siswa, sebab kurikulumnya masih sama”, tegas mantan Anggota DPRD Banyuasin era 2004-2009.

Terpisah, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, H Mashendarta Bidang Perencanaan Tingkat SMA/K via ponselnya terkait adanya informasi pihak sekolah tingkat SMA atau SMK melakukan pengadaan pakian seragam sekolah dihimbau jangan sampai memberatkan wali murid, karena kondisi saat ini belum efektif belajar mengajar tatap muka.

 

Dia juga meminta pihak sekolah jangan ada yang memaksa kepada para wali murid untuk melakukan pengadaan pakaian seragam yang memberatkan, yang penting yang wajib saja, sehingga tidak membebani wali siswa, tapi jika sampai ada wali murid yang melapor ke Disdik Provinsi, tentu pihaknya akan memberi sanksi bagi Sekolah yang bersangkutan, ucap mantan Kabag Humas Pemkab Banyuasin era Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoet menutup perbincanganya.(mnn/waluyo)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *