Muara Enim
medianusantaranews.com
Pj Bupati Kabupaten Muara Enim H Nasrun Umar (HNU) harus tegas kepada Aparat Sipil Negara (ASN) Pemkab Muara Enim yang masuk kerja semau nya saja. Karena hal itu untuk menghindari image bahwa Kabupaten Muara Enim saat ini seperti anak tanpa orang tua, tidak ada yang peduli.
Pj Bupati Kabupaten Muara Enim harus peduli dengan kinerja ASN di Pemkab Muara Enim. Pj Bupati Muara Enim harus tegas terhadap ASN di Pemkab Muara Enim yang jarang menempati ruang kerjanya atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
Hal itu disampaikan Khairlani, salah seorang Tokoh Pemuda Kabupaten Muara Enim terkait dugaan marak dan seringnya ASN di Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tidak berada diruang kerjanya.
” Mereka ASN itu sudah ada tempat kerjanya masing masing, Di gaji pakai Uang rakyat, namun banyak kami temui ASN tidak berada diruang kerjanya terutama para ASN yang instansinya banyak proyek ” Ungkap Khairlani, Selasa (28/12/2022).
” Atau jangan jangan para oknum yang instansinya banyak proyek itu ada ruangan khusus untuk berkumpul, bersembunyi, menghindar dari kunjungan masyarakat ” Tambahnya
Karena, lanjut Khairlani, dirinya dan rekan rekannya sering memantau beberapa orang oknum ASN yang dinas nya banyak proyek, sampai berbulan bulan tidak ditemui di ruang kerjanya. Itukan sudah keterlaluan. Kalau pejabat suka menghindar, sampai bersembunyi itu kan pejabat pengecut, pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mentalnya cuma penilaian materi.
Perbuatan oknum ASN macam itu terkesan sudah diatur, sudah direstui oleh pimpinannya. Karena kadang Pimpinan kantor nya juga jarang ada di ruang kerjanya, begitu juga bawahannya. Kebanyakan yang ada dikantor para TKS dan Honorer.
” Kalau banyak ASN Pemkab Muara Enim seperti itu, Moral ASN Kabupaten Muara Enim akan rusak, para oknum ASN basah itu hanya bisa ditemui kalau sama sama membutuhkan, atau mereka yang butuh, itu kenyataan ” Tukasnya
” Memangnya warga yang mau ketemu pejabat itu semata mata mau minta Uang atau minta proyek, karena itu mereka menghindar. Pemikiran yang kerdil, itu ” Ungkap Khairlani.
” Masyarakat Kabupaten Muara Enim merasa sangat kesulitan menemui oknum ASN yang bergulat dengan proyek, kadang nomor handphone nya pun berganti ganti ” Ujarnya.
” Kami minta Pj Bupati Kabupaten Muara Enim H Nasrun Umar harus sering sering sidak, harus tegas kepada para oknum ASN Pemkab Muara Enim yang tidak menempati ruang kerjanya ” Pintanya.
Sebelumnya dilansir dari radarnusantaranews.com, salah satu instansi yang ASN nya banyak yang tidak ada dikantor adalah Dinas Perumahan Dan Pemukiman (PERKIM) Kabupaten Muara Enim. Padahal Dinas ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat dalam bidang pembangunan Kabupaten Muara Enim.
” Ada salah seorang oknum ASN di Dinas Perkim Muara Enim diduga tidak masuk kantor berbulan – bulan, dengan alasan yang kurang tepat ” Ujar Mang Kai.
Dituturkannya, oknum ASN dimaksud sepengetahuan dia, disinyalir sudah lebih dari 6 bulan tidak ada diruang kerjanya. dan ada juga oknum ASN yang cuma hadir sekali dalam seminggu.
” Itu namanya makan gaji buta ” Ucap Mang Kai.
Perbuatan oknum ASN di Dinas Perkim.Kabupaten Muara Enim ini harus diberikan teguran keras, atau disanksi tegas Dirinya meminta kepada Pimpinan agar tegas kepada oknum ASN di Dinas Perkim yang jarang ada di kantor setelah selesai pembagian proyek.
” Oknum itu memang jarang ada diruang kerjanya, baik sebelum bagi bagi proyek, apalagi sesudah bagi bagi proyek ” Pungkasnya
Terpisah, Sekertaris Dinas Perumahan Dan Pemukimam (Perkim) Kabupaten Muara Enim Jumaidi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan perihal tersebut ke Kepala Dinas.
” Saya sudah menyampaikan kepada Kadin tentang masalah tersebut. Dan juga saya sering menegur mereka, tapi kalau ditegur terus nantinya timbul perkelahian, tidak mungkin sesama kantor berkelahi,” Terangnya.
Dijelaskan Jumaidi, sampai hari inipun tanggal 28 Desember mereka tidak kelihatan dikantor, seharusnya namanya ASN itu bekerja sesuai perintah. Apapun perintah dari atasan harus dijalankan.
” Kita semua bekerja disini sesuai perintah,” ujarnya, Selasa, (28/12/2021).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Harson ketika dikonfirmasi menerangkan permasalahan ASN yang jarang ngantor itu harus diselesaikan oleh Kepala Bidang dahulu, kemudian Kepala Dinas. Jika masih tidak bisa, maka baru dirinya yang akan bertindak sesuai dengan aturan.
” Permasalahan seperti itu diselesaikan oleh kepala bidang, baru kepala Dinas,Kemudian baru ke BKD ataupun Inspektorat “Tukasnya. (Tim MNN Group)
