PEJABAT PLT DAN RANGKAP JABATAN DI KABUPATEN PALI DIDUGA JADI AJANG PERMAINAN PENGUASA

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranews.com

Dalam pelaksanaan sistim Pemerintahan daerah, sepertinya khusus untuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan diberikan keistimewaan. Pasalnya, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), diduga apa saja boleh dilakukan pemimpinnya dalam menunjuk pejabat, diantaranya menunjuk Pejabat tidak perlu memperhatikan keahlian dalam bidangnya, menunjuk pelaksana tugas (PLT) dalam kurun waktu bertahun – tahun, serta memegang rangkap jabatan dalam waktu yang tidak tertentu.

Padahal Kabupaten PALI sudah berumur 9 tahun, bukan juga daerah yang krisis sumber daya manusia (SDM) di bidangnya, melainkan disinyalir penunjukan pejabat itu cuma berdasarkan kepentingan pribadi oknum pemimpin PALI bukan untuk memajukan Kabupaten PALI.

Hal itu disampaikan Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aprizal Muslim, S.Ag kepada media ini, Sabtu (30/07/2022).

” Penunjukan pejabat di Kabupaten PALI diduga bukan kemajuan Kabupaten PALI, melainkan untuk kepentingan pribadi oknum penguasa di Kabupaten PALI,” kata Aprizal.

Bahkan dia meminta Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri dugaan praktek kotor oknum dalam penunjukan pejabat pejabat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab PALI dalam waktu yang cukup lama, juga adanya temuan sejumlah pejabat yang memegang jabatan rangkap, padahal bisa saja terjadi benturan kepentingan serta dalam menyusun anggaran di tiap tiap OPD.

Padahal lanjut Aprizal, banyak tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Putra dan Putri Kabupaten PALI yang memiliki rekam jejaknya baik untuk menduduki jabatan definitif sesuai dengan bidangnya.

” Kita sudah lama memantau fakta bahwa di Kabupaten PALI ini dari dulu-dulu, waktu ke waktu, persoalan rangkap jabatan dan PLT ini sudah berjalan sepanjang umur Kabupaten PALI, dipindahkan ke sana – sini, ditempatkan di dinas itu, dinas ini, tanpa memperhatikan latar dan keahlian pejabat yang ditunjuk,” ungkapnya.

” Kenyataan di Kabupaten PALI, dari waktu ke waktu pola-pola penunjukan PLT dan rangkap jabatan masih terus terjadi, seakan kekurangan SDM. Padahal banyak Putra dan Putri terbaik di Kabupaten PALI yang memiliki rekam jejak bagus untuk dipromosikan di sebuah jabatan defenitif memimpin OPD yang sesuai bidangnya,” beber Aprizal.

” Memprihatinkan dan miris memang di Pemkab PALI, hampir di setiap dinas ada pejabat yang memegang rangkap jabatan, terutama untuk dinas dinas basah, kepala OPD nya cuma diduduki pejabat PLT. Kami jadi bertanya tanya, ada apa sih di balik semua ini, kenapa terkesan dibiarkan oleh para wakil rakyat PALI di legislatif, bahkan terkesan ada pembiaran dari pihak pihak yang berwenang,”  kata Aprizal.

” Penunjukan pejabat di Kabupaten PALI diduga tidak juga memperhatikan pangkat dan golongan, layak atau tidak, senior atau tidak. Yang penting kalau mau sejalan dan ikuti perintah oknum pimpinan, bisa ditunjuk,” tutup Aprizal.

Sebelumnya permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Gerakan Spontanitas Masyarakat (GSM)

Surkati, perwakilan GSM membenarkan adanya laporan itu

Dijelaskan Surkati, Surat laporan GSM itu sudah ditujukan ke pihak pihak yang terkait, baik didaerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Bahkan kata dia, juga disampaikan  ke Kejaksaan Negeri PALI, ke Tipikor Polda Provinsi Sumatera Selatan, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa menelusuri kejanggalan dalam menunjuk pejabat di Pemkab PALI.

Laporan itu sendiri, kata Surkati, ditenggarai adanya temuan dugaan rangkap jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten PALI merangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI.

” Sulit diterima akal sehat, Kepala Inspektorat Pemkab PALI merangkap jabatan Sekretaris Daerah, ” jelas Surkati.

” Inspektorat itu tugasnya sebagai instansi pengawas internal semua kegiatan di Pemerintahan, penerima laporan masyarakat, bahkan memeriksa semua laporan yang masuk ke inspektorat,’ Kata Surkati.

” Lantas kalau kepala Inspektorat merangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), bagaimana ada masalah di Sekretaris Daerah, apakah mungkin, kepala inspektorat memeriksa dirinya sendiri,” sindir Surkati.

” Juga jabatan kepala Bappeda Kabupaten PALI dirangkap jabatan  Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, dan banyak lagi,” paparnya.

“Dalam hal ini, melalui Gerakan Spontanitas Masyarakat kami mendesak pihak pihak yang berwenang agar dapat mengungkap dugaan permainan kotor praktek penunjukan pejabat di Kabupaten PALI,” harapnya.

Sementara itu, terkait permasalah ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten PALI belum dikonfirmasi (Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *