APAKAH AHMAD USMARWI KAFFAH BUKAN LAGI WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM?

Muara Enim
medianusantaranews.com
Untuk diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim menggelar Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Selasa (06/09/2022) dengan dua Calon Wakil Bupati (Cawabup) yakni Ahmad Usmarwi Kaffah diusung dari Partai Demokrat dengan PKB dan Muhammad Yudistira Syahputra diusung dari Partai Hanura.
Kala itu rapat DPRD Kabupaten Muara Enim dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki dengan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Kurniawan beserta Forkopimda Kabupaten Muara Enim.

Foto Ahmad Usmarwi Kaffah bersama istri (istg)

Setelah melalui beberapa tahapan rapat, mulai dari Rapat Paripurna ke XVI dalam rangka penetapan Cawabup, pengundian nomor urut dan penyampaian Visi Misi secara tertulis oleh Cawabup Muara Enim kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke XVII dengan agenda pemungutan suara (pencoblosan) yang dilakukan langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
Hasil pemilihan, Ahmad Usmarwi Kaffah (Nomor urut 1) mendapatkan 35 suara dari 36 suara Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang mencoblos langsung dalam pemungutan suara tersebut dengan mengalahkan Muhammad Yudistira Syahputra (nomor urut 2) hanya mendapat 1 suara.
Dengan demikian secara sah berdasarkan pasal 18 ayat 1 peraturan DPRD Kabupaten Muara Enim nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018-2023 menyatakan Ahmad Usmarwi Kaffah ditetapkan sebagai Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan 2018-2023.
Memang dari wacana pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim sisa masa jabatan 2018 – 2023, di Kabupaten Muara Enim terjadi dua kubu, yakni kubu yang mendukung pemilihan Wakil Bupati dan kubu yang menolak pemilihan Wakil Bupati.
Kubu yang mendukung, tinggal menunggu waktu pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kubu yang menolak pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh sejumlah LSM dan organisasi di Kabupaten Muara Enim melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun LSM dan organisasi yang melakukan gugatan pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tersebut adalah: LSM Abdi Lestari (ABRI), LSM Berantas, LSM Siap dan Tanggap (SIGAP, Gerakan Asli Serasan (GASS) serta Projo Kabuoaten Muara Enim.
Kubu yang menolak menunggu hasil putusan PTUN, sedangkan kubu yang mendukung bersuka cita setelah pada akhir Desember 2022, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian PJ Bupati Kabupaten Muara Enim dengan hormat, serta pengangkatan Wakil Bupati terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
Selanjutnya Pada 25 Januari 2023 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sisa periode 2018 – 2023.
Maka jadilah Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai wakil bupati Kabupaten Muara Enim sisa periode 2018 – 2023, artinya kaffah cuma melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Bupati atau Plt Bupati Kabupaten Muara Enim hanya beberapa bulan saja.
Sejak resmi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah pun mulai melaksanakan tugas – tugasnya sebagai Pemimpin Kabupaten Muara Enim.
Ada sekitar 5 bulan berjalan, tiba – tiba bak petir disiang hari bolong, Kabupaten Muara Enim dihebohkan dengan keluarnya surat keputusan PTUN yang menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H.
Timbul pertanyaan, apakah dengan sejak keluarnya surat keputusan PTUN tersebut, Ahmad Usmarwi Kaffah tidak memiliki legalitas lagi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim. 
Berarti kalau Ahmad Usmarwi Kaffah tidak sah lagi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, saat ini, agar tidak terjadi kekosongan, untuk sementara yang memegang tampuk pemerintahan di Kabupaten Muara Enim adalah Sektetaris Daerah, hingga ada penunjukan kembali Pj Bupati Kabupaten Muara Enim oleh Gubernur Provinsi Sumsel.
Selain itu, hendaknya sesegera mungkin Pemkab Muara Enim mengadakan jumpa pers, agar kondisi Kabupaten Muara Enim saat ini masyarakat Kabupaten Muara Enim bisa jadi jelas.
Adapun kutipan surat keputusan banding PTUN tersebut adalah sebagai berikut :
Informasi Putusan Banding
Nomor putusan banding:
58/B/2023/PT.TUN PLG
Tanggal Putusan Banding : 
Kamis 04 Mei 2023
Amar Putusan Banding :
MENGADILI
– Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding .
– Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 263/G/2022/PTUN.PLG,tanggal 20 Februari 2023 yang dimohonkan Banding, dan dengan:… MENGADILI SENDIRI.. 
Dalam Penundaan.. 
Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat/Para Pembanding: …..Dalam Eksepsi,:…
-Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat 1 Intervensi tidak diterima:……Dalam Pokok Perkara….
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya…
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H…. 
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 6 September 2022, tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah): 
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SELASA tanggal 2 MEI 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAO,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal 4 MEI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara…
Oleh : Aben CN



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *