Diduga Ada Skandal BBM Subsidi SPBU Jati Pariaman

Pariaman,mediamusantaranews.com- Diduga kuat adanya praktek penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis biosolar yang dilakukan SPBU Jati Kota Pariaman Sumatera Barat itu kini kembali mencuat. Pantauan langsung di lapangan pada Selasa, 3 Juni 2025, terlihat adanya cara pengisian yang berulang-ulang dari jenis kendaraan tertentu, yang diduga kuat menjadi bagian dari praktik kecurangan yang telah berlangsung lama.

Dua kendaraan mencurigakan truk Mitsubishi Colt Diesel box kuning bernomor polisi BA 9xxx PB dan mobil L300 B 9xxx FXS terpantau bolak-balik mengisi biosolar. Kedua kendaraan ini diduga dikendalikan oleh oknum berinisial T dan A yang disebut-sebut mengatur seluruh jalur pengisian dari balik layar.

“Setiap hari, masing-masing dapat jatah dua ton. Semua lewat satu pintu,” ungkap seorang security di SPBU yang enggan disebutkan namanya. Pernyataanya tersebut mengindikasikan ada pengaturan terkoordinasi yang libatkan lebih dari sekadar pengguna kendaraan.

Ironisnya, saat dikonfirmasi, Ka Unit Bimbingan Operasi (KBO) Reskrim Polres Pariaman, Veri, membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui aktivitas disitu. Tapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah hukum yang diambil. “Baru iya, belum ada tindakan,” jawabnya singkat.

Dengan tak adanya tindakan dari aparat penegak hukum secara cepat akhirnya menimbulkan kekecewaan sangat mendalam di masyarakat. Banyak yang tanya  memang, mengapa penyimpangan seperti ini tidak langsung ditindak, sementara pelanggaran kecil oleh masyarakat biasa justru cepat di proses secara hukum.

“Kalau rakyat kecil yang ambil sejerigen saja langsung ditangkap. Tapi yang ambil dua ton tiap hari malah dibiarkan. Ada apa dibalik usaha yang merugikan konsumen di mana keadilan?” ujar seorang warga Karan Aur, kesal.

Praktik ilegal ini tentu membuat rugi negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan semangat subsidi yang diperuntukkan bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM dan BBM murah justru dinikmati oleh mafia dan oknum yang tidak bertanggungjawab, rakyat kecil kembali jadi korban kebijakan yang gagal.

Warga mendesak aparat hukum tak boleh diam diri. Penindakan harus adil dan transparan. Jika tidak, ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin dalam.(MNN/If)

Admin : asta/waluyo




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *