Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranews.com
Diketahui, diantaranya fungsi DPRD itu adalah mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program agar sejalan dengan kepentingan publik
Dalam hal ini, DPRD melakukan pengawasan anggaran daerah untuk memastikan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun seringkali fungsi itu tidak dilaksanakan secara konsisten oleh DPRD, sehingga DPRD terkesan hanya ” menerima ” dan dijuluki sebagai “Macan Ompong”.
Label ” Macan Ompong ” itu tidak berlaku bagi DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, ditambah lagi setelah seluruh anggota DPRD PALI mengikuti pelatihan dan bimbingan, teknis pengawasan anggaran selama tiga hari sejak 2 April hingga 5 April 2026 di Jakarta.
Pelatihan dan bimbingan, teknis pengawasan anggaran tersebut menghadirkan Tim Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kemendagri sebagai tutorial untuk meningkatkan kapasitas para anggota dewan.
Selama tiga hari penuh, seluruh anggota DPRD PALI diberikan pembekalan pengawasan anggaran
Anggota DPRD Kabupaten PALI akan lebih jeli dalam mengawasi setiap anggaran sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
“Kita mulai pelatihan dari hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi walaupun dari jumat sabtu dan minggu itu libur kerja, tapi kita gaspol tingkatkan kapasitas diri” ujar Wakil Ketua DPRD Firdaus Hasbullah SH MH, seusai penutupan pelatihan pada Minggu (05/04/2026).
Dijelaskan Firdaus, ada tiga poin penting yang didapatkan dari pelatihan tersebut, yaitu
Pertama, setiap anggota dewan akan mengidentifikasi seluruh anggaran prioritas untuk diawasi secara seksama.
Kedua, para pimpinan dewan akan melakukan ‘policy review’ sebelum rapat paripurna dimulai. Sehingga rapat paripurna akan lebih produktif.
Ketiga, DPRD akan melibatkan publik PALI melalui media sosial dan media mainstream bahkan media milik setan. Agar pengawasan anggaran ini akan dirasakan sampai pelosok desa.
Pria yang akrab disapa FH ini menegaskan, yang terpenting kritik yang diberikan oleh DPRD harus tumbuh dari rasa kecintaan terhadap rakyat PALI. Dengan pengawasan yang kuat dan lebih peka terhadap masyarakat, maka akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat.
“Kalau kita lebih peka dalam melakukan pengawasan, tentu akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Tapi itu tadi, pengawasan dan kritik kita harus didasari pada kecintaan terhadap kabupaten ini” kata politisi Partai Demokrat ini.
“Percayalah, ini kami lakukan untuk mendorong PALI menjadi lebih bertumbuh dan berkembang maju” tutup mantan aktifis 1998 era reformasi tersebut. (Eng)
