Jakarta
medianusantaranews.com
Rangkaian perkara dugaan suap yang telah menjerat Bupati Kabupaten Muara Enim nonaktif, Edison SH MHum, KPK telah memeriksa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Harmison SE (HMS), sebagai saksi.
Dalam pemeriksaan, Harmison dicecar KPK soal aliran uang terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim.
“Saksi Saudara HMS didalami penyidik atas pengetahuannya terkait dugaan aliran uang dari pihak swasta,” ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (24/09/2026).
Pemeriksaan terhadap Harmison dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sedangkan seorang saksi lainnya, yakni Anson Sutrisna selaku Direktur PT Complus Sistem Solusi (CSS), pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada hari ini, Kamis (24/09/2026).
Sebelum memeriksa Harmison, KPK juga telah memeriksa seorang politisi Kabupaten Muara Enim lainnya, Hera Elyana, pada Selasa (15/09/2026).
Sebagaimana diketahui Bupati Muara Enim Edison ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (08/06/2026). KPK kemudian menetapkan Edison sebagai tersangka pada Selasa (09/06/2026).
Selain Edison, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni:
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani
2. Keponakan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, Adi Triyadi
3. Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.
KPK menduga Edison menerima suap Rp 500 juta dari Cory. Suap diduga diterima lewat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, Abi Nurwardani.
Suap diduga merupakan duit menjaga ‘hubungan baik’ karena PT MSA selaku supplier smart board telah mendapat proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim tahun 2025.
Selain itu, Abi diduga menerima setoran duit dari rekanan dinas lainnya di Muara Enim. KPK menyita duit sekitar Rp 1,9 miliar dalam perkara ini.
Secara terpisah, pada Rabu (10/06/2026), KPK juga melakukan OTT terhadap lima ASN BPK. KPK kemudian menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap dari pihak Edison ke pihak BPK.
KPK mengungkap pihak BPK meminta Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit.
Lima orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Berikut ini identitasnya:
1. Angga selaku pihak swasta
2. Titin Rita Lestari selaku ASN atau pengendali teknis
3. Edison selaku Bupati Muara Enim 4. Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi
5. Fika selaku pihak Direktur PT Millenium Solusi Abadi.
Sekedar informasi, sebelumnya nama anggota DPRD Muara Enim, Harmison yang merupakan adik kandung Bupati Muara Enim nonaktif Edison, juga disebut-sebut dalam persidangan sebagai aktor intelektual dalam perkara Proyek Jaringan Irigasi Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025 dengan nilai proyek Rp7,16 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Perkara Proyek Jaringan Air Lemutu ini telah menjerat Anggota DPRD Muara Enim, juga dari Partai Golkar, Kholizol Tamhullis, dan anaknya, Raga Alan Sakti, masing-masing sudah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada PN Palembang pada Senin, (21/09/2026)
Anggota DPRD Muara Enim, Kholizol Tamhullis dan Raga Alan Sakti masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta (subsider 80 hari kurungan).
Selain penjara kurungan, Kholizol dibebani tambahan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Sementara sang anak, Raga, tidak dibebankan uang pengganti karena dinilai sebagai turut serta
Usai pembacaan vonis oleh majelis hakim, suasana sempat memanas karena Kholizol Tamhullis memprotes JPU dan mempertanyakan pihak lain, salah satunya Anggota DPRD Muara Enim, yang disebutnya turut berperan aktif tetapi tidak tersentuh hukum. (Red)
