Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranews.com
Di tengah berbagai persoalan pembayaran keuangan dan anggaran daerah yang belum terselesaikan, muncul narasi dugaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Anita Mariani, S.E., M.M., Ak., CA, jarang masuk kantor.
Ditengah situasi morat-maritnya keuangan daerah Kabupaten PALI, yang membutuhkan perhatian dan jalan keluar yang cepat, didapto informasi kalau Bendahara Umum Daerah (BUD) ini sering melakukan perjalanan dinas luar.
Permasalahan tersebut mendapat sorotan dari pemerhati Kabupaten PALI, Anton, Selasa (20/10/2026).
Anton mempertanyakan urgensi perjalanan dinas yang dilakukan Kepala BPKAD di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah menjadi keluhan berbagai pihak.
Menurutnya, persoalan pembayaran kegiatan pemerintah daerah hingga gaji yang belum dibayarkan seharusnya menjadi perhatian serius dan prioritas utama.
“Memangnya tugas Kepala BPKAD itu hanya melakukan perjalanan dinas luar? Apa yang menjadi urgensinya, sementara saat ini banyak persoalan anggaran daerah yang belum terselesaikan?” tegas Anton.
Ia menilai, sebagai pejabat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kepala BPKAD seharusnya memastikan berbagai persoalan anggaran ditangani secara serius, bukan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait keberadaannya jarang di kantor.
Menurut Anton, persoalan pembayaran sejumlah kegiatan pemerintah daerah dan gaji yang belum terselesaikan telah menimbulkan keluhan dari berbagai pihak.
Kondisi tersebut dinilai turut berdampak terhadap perputaran roda perekonomian masyarakat di Kabupaten PALI.
“Ini yang seharusnya dipikirkan. Bagaimana persoalan pembayaran anggaran daerah bisa segera diselesaikan, bagaimana hak-hak para pihak yang belum menerima pembayaran dapat dituntaskan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha jadi korban akibat dampak dugaan buruknya manajemen keuangan di Kabupaten PALI,” terus menanggung dampaknya,” katanya.
Anton juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, perjalanan dinas harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang jelas, memiliki tujuan terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat terkhusus terkait masalah keuangan daerah.
Ia meminta agar informasi mengenai dugaan seringnya Kepala BPKAD PALI melakukan perjalanan dinas luar ditelusuri secara objektif, termasuk memastikan agenda, urgensi, serta hasil dari setiap perjalanan dinas yang dilakukan.
“Kalau memang perjalanan dinas itu penting dan berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, silakan dijelaskan secara terbuka. Namun, jika tidak memberikan manfaat yang jelas, tentu harus dievaluasi. Saat persoalan anggaran belum tuntas, pejabat terkait harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah keuangan daerah yang tengah dihadapi Kabupaten PALI” paparnya.
Anton memberikan sindiran terhadap dugaan oknum pejabat yang dipercaya jadi kepala Organisasi Perangkat Daerah mala dijadikan kesempatan untuk jalan-jalan keliling Indonesia gunakan uang negara dengan dalih perjalanan dinas.
Minta Bupati PALI Turun Tangan
Lebih lanjut, Anton meminta Bupati PALI, Asgianto, ST, untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPKAD, terutama terkait pelaksanaan tugas, penyelesaian persoalan pembayaran anggaran daerah, serta efektivitas perjalanan dinas.
Ia menegaskan, evaluasi perlu dilakukan berdasarkan kinerja dan tanggung jawab jabatan. Apabila ditemukan ketidakmampuan menjalankan tugas atau kinerja yang tidak sesuai dengan target, pemerintah daerah diminta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat apabila diperlukan.
“Bupati harus turun tangan. Evaluasi secara menyeluruh dan lihat bagaimana kinerjanya. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, sebaiknya diganti dengan pejabat yang bisa bekerja maksimal dan memahami kondisi keuangan daerah,” katanya.
Anton mengibaratkan BPKAD sebagai jantung pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran roda pembangunan.
“BPKAD itu ibarat jantung bagi kemajuan daerah. Kalau pengelolaan keuangannya bermasalah, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak sektor. Karena itu, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele,” tambahnya.
Desak Audit Perjalanan Dinas dan Pengelolaan Anggaran
Tak hanya meminta evaluasi dari kepala daerah, Anton juga mendesak aparat penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, termasuk menelusuri pengelolaan anggaran dan penggunaan dana perjalanan dinas di lingkungan BPKAD Kabupaten PALI apabila terdapat indikasi atau dasar pemeriksaan yang memadai.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar mendukung kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat.
Ia berharap pengawasan tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas sekaligus mendorong penyelesaian persoalan pembayaran yang hingga kini masih menjadi keluhan berbagai pihak.
“Jangan sampai anggaran perjalanan dinas terus berjalan, sementara persoalan pembayaran kegiatan dan hak-hak yang belum dituntaskan justru berlarut-larut. Semua harus jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Kabupaten PALI belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan tersebut. (Red)
