Palembang
medianusantaranews.com
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dalam perkara dugaan suap pengadaan smartboard dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.
Permintaan tersebut disampaikan JPU KPK saat membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa dalam sidang lanjutan di PN Palembang, Rabu (11/11/2026).
Dalam tanggapannya, jaksa menilai keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum Edison tidak tepat sasaran. Bahkan, sejumlah argumentasi dinilai telah memasuki materi pokok perkara yang semestinya diuji melalui proses pembuktian, bukan dipersoalkan dalam eksepsi.
Salah satu keberatan penasihat hukum berkaitan dengan proses pengadaan smartboard dan Chromebook. Mereka menilai pengadaan tersebut tidak disahkan dan bukan merupakan kebijakan Edison.
Selain itu, penasihat hukum turut menyinggung pertemuan pada November 2024 yang membahas penentuan fee. Pertemuan tersebut disebut berlangsung ketika Henky Putrawan masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim.
Namun, JPU KPK menegaskan bahwa argumentasi tersebut tidak sesuai dengan substansi perkara yang didakwakan kepada Edison.
Jaksa menyebut titik krusial dalam pengadaan smartboard dan Chromebook telah diatur oleh Abi Nurwardani, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Disdikbud Kabupaten Muara Enim sejak 2024 hingga 18 Februari 2026.
Menurut penuntut umum, perkara yang menjerat Edison bukan berkaitan dengan persoalan perencanaan maupun penganggaran pengadaan, melainkan dugaan penerimaan uang suap yang berhubungan dengan proses pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa dalam dakwaan terdapat dugaan penerimaan uang dari pihak pemegang lelang melalui mekanisme e-katalog, yakni Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
“Antara perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang berbeda dengan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan,” tegas jaksa saat membacakan tanggapannya.
Atas dasar itu, JPU menilai keberatan penasihat hukum yang mempersoalkan perencanaan dan penganggaran tidak relevan dengan pokok dakwaan. Jaksa meminta majelis hakim mengesampingkan dalil tersebut.
Lebih lanjut, penuntut umum menyatakan seluruh argumentasi yang disampaikan pihak terdakwa harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara.
Pembuktian nantinya akan dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak penuntut umum serta keterangan ahli untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut.
Dalam penutup tanggapannya, JPU KPK secara tegas meminta majelis hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima seluruh eksepsi Edison alias Edi.
Jaksa juga meminta agar persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian sehingga seluruh materi dakwaan dapat diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Setelah mendengarkan tanggapan JPU KPK, majelis hakim menutup persidangan. Agenda berikutnya adalah pembacaan putusan atas eksepsi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Putusan tersebut akan menentukan apakah perkara dugaan suap pengadaan smartboard dan Chromebook Disdikbud Muara Enim dapat langsung berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. (Red)
