Lahat
medianusantaranews.com
Salam Anti Korupsi !!!
” Semoga Kita semua diberikan Rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Kami dari Nasional Coruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat sungguh sangat prihatin khususnya di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ”
” Beberapa Kasus Kasus Korupsi di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Hingga saat ini belum ada yang tersentuh hukum pelakunya. Pada hal kita sudah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi tersebut, Seperti Kasus Proyek Pembangunan Air Bersih, di Dinaals PU Cipta Karya Kabupaten Lahat, dengan anggaran yang sangat pantastis yakni Rp 24 Miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat Tahun 2011/2012.
Hal ini disampaikan Dodo Arman pada orasinya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Rabu (09/01/2019).
Lanjut Dodo, Nampaknya kasus korupsi yang sudah beberapa kali dilaporkan oleh LSM Kabupaten Lahat Sumsel tetapi tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum. Makanya kami dari Nasional Coruption Watch (NCW).Kabupaten Lahat Sumatera Selatan melakukan aksi demo di Gedung KPK RI di Jakarta pada hari ini, Mendesak !!! KPK agat dugaan korupsi Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp 24.750.000.000,’ Tahun 2011/2012 dari Sumber dana APBD Kabupaten Lahat dapat di usut.
” Kasus ini ada indikasi keterlibatan eks Bupati Kabupaten Lahat H.Saifudin Aswari Rivai dan Mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Herman Oemar sekarang menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Lahat sebagai yang pihak yang bertanggung jawab pada Proyek ini ” Pinta Dodo Arman Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat.
Aksi Demo di KPK RI Jakarta ini diikuti tidak kurang 100 massa pengunjuk rasa gabungan NCW Kabupaten Lahat dan NCW Pusat Jakarta, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB
Sebelumnya, Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat Dodo Arman didampingi Malik Al Huzaini Ketua LSM Ratu Adil Indonesia dikantor NCW minggu (6/1/2019) menggelar rapat persiapan untuk aksi demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi jalan Rasuna Said Jakarta Selatan.
Surat pemberitahuan aksi demo di KPK ini ditujukan kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dan sudah diterima oleh pihak pihak yang bersangkutan.
Dalam surat laporannya yang diserahkan.ke KPK RI Nomor : 001/LAP – Print/ DPD – NCW/LHT/ 2019.
Dengan tegas, Dodo Arman dan Aktivis Anti Korupsi mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, yaitu Bupati Lahat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang saat itu dijabat oleh Herman Oemar.
Lebih rinci dijelaskan Dodo yakni
Nama Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Limbah.
Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana Air Bersih Kota Lahat
Pelaksanaan Pekerjaan : PT.SURYA PRIMA ABADI.
Dana : senilai Rp 24.750.000.000.00; tahun 2011/2012.dengan sumber dana APBD Kabupaten Lahat.
” Semangat kami terus berjuang menegakkan supermasi hukum untuk memberantas korupsi khususnya di Kabupaten Lahat, dan kami sangat mengharapkan kerja sama dengan lembaga ” LEMBAGA ANTI RASUAH ” serta dukungan oleh kawan – kawan dari media elektronik, cetak dan online Tutup ” Dodo Arman Ketua NCW Kabupaten Lahat selaku Kordinator Aksi Lapangan dalam aksi demo di gedung KPK.. (Ab)
