Medianusantaranews.com (Banyuasin) – Pemberitaan tentang kinerja Pemkab maupun tentang Bupati Banyuasin H. Askolani di beberpara media online sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat setelah viral di medsos WhatsApp salah satunya.
Yang dihimpun media ini ada dua media online yang getol menyoroti tentang program kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin sampai 5 judul beritanya ditayangkan dimedia online tribubunus.co.id dan kaizalinnews.com itu yang berujung diadukan ke Dewan Pers.
Bahkan belum lama ini sempat dilakukan pers rilis oleh Bupati Banyuasin diruang rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sebagai Pemandu acara langsung Kadiskominfo Aminuddin didampingi Stafsus Pemkab Banyuasin Syaifudin Juhri dan Kuasa Hikum Bupati Banyuasin Dodi Irama.
Saat pers rilis ketika itu dihadiri sedikitnya 31 wartawan dari berbagai media yang ditugaskan diwilayah Kabupaten Banyuasin, juga terlihat ada dari Lembaga Anti Korupsi dari Kabupaten Banyuasin, sejak araca dibuka hingga berakhir giat itu berjalan datar saja.
Sedangkan ada dua media online lagi yang santer soroti tentang kasus Bupati Banyuasin H. Askolani, yang menjadi narasumber dari DPD Projo Sumsel yang dirilis oleh media online pelitasumatera.id pada 3 Agustus 2020 yang berjudul “DPD Projo Sumsel Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus pemalsuan status perkawinan Bupati Banyuasin Askolani”.
Satu lagi berita tentang Bupati Banyuasin yang narasumber juga sama dari DPD Projo Sumsel yang dirilis oleh media online detiknews.tv yang ditayangkan 11 Agustus 2020 juga dengan judul “DPD Projo Sumsel berencana Unjuk Rasa Besar-Besaran Terkait Kasus Bupati Banyuasin Askolani”.
Namun dua berita yang ditayangkan media itu belum ada pengaduan ke dewan pers atau digelar pers rilis seperti dua media sebelumnya oleh Pemkab Banyuasin melalui Kuasa Hukumnya.
Terkait beberapa media online yang sudah ataupun yang belum diadukan oleh kuasa hukum Pemkab Banyuasin ke Dewan Pers begini jawaban dari kuasa hukum Bupati dan Pemkab Banyuasin, Dodi Irama via WhatsApp Rabu siang kemarin : “sebaiknya jangan demo apalagi mau demo besar-besaran, nanti mengganggu ketertiban umum, dan menyampaikan aspirasi tidak harus melalui orasi atau demo”.
Masih kata Dodi, terhadap pemberitaan yang menyudutkan klien kami, kami sikapi dengan bijaksana, kenapa juga kita harus marah atau beraksi karena tuduhan itu tidak benar.” jawabnya. (MNN/Yok)
