WADUH, OKNUM PEMDES SUNGAI BAUNG DIDUGA BONGKAR BALAI DESA UNTUK BANGUN GEDUNG SERBAGUNA ATAS KEHENDAK SENDIRI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranrws.com

Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) semakin populer dijagad maya. Namun sayangnya populer yang diraih oleh Desa Sungai Baung bukan karena prestasi yang diraihnya. melainkan karena banyaknya permasalahan didesa ini.

Sebelumnya desa Sungai Baung viral setelah terkuaknya dugaan memotongan dana BLT – DD sebesar Rp100 ribu setiapkali memberikan bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai dana desa (BLT -DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Sungai Baung. Dan permasalahan ini sudah dilaporkan warga desa Sungai Baung ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan negeri PALI maupun Polres PALI. Saat ini warga desa sungai baung sedang menunggu bagaimana tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum kabupaten PALI.

Kemudian desa Sungai Baung kembali dihadapkan pada persoalan tidak difungsikannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Baung oleh oknum Kepala Desa Sungai Baung dalam pelaksanaan pembangunan desa serta pengelolaan DD dan ADD.

Padahal sebagaimana
Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa.

Oknum Kepala Desa Sungai Baung, dalam pelaksanaan pembangunan desa Sungai Baung terutama dalam hal mengelolah DD dan ADD disinyalir ” Main Sendiri “.

Misalnya ketika membangun gedung kesenian desa Sungai Baung dianggaran dana desa tahun 2020 dengan dana Rp 432.752.200. Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Sungai Baung tidak banyak mengetahuinya.

Kemudian pembangunan gedung serbaguna yang dibangun pakai dana desa tahun 2021, juga BPD desa Sungai Baung tidak dilibatkan.

Demikian yang disampaikan Ketua BPD Desa Sungai Baung, Susnita kepada media ini, 03/10/2021

Padahal kata dia, BPD itu merupakan mitra Kepala Desa dalam melaksanakan dana desa sebagaimana tugas pokok dan fungsi BPD.

” Tapi yang terjadi didesa Sungai Baung, BPD tidak dilibatkan ” Ujar Nita

Dijelaskan Susnita, sebelum melaksanakan pembangunan gedung serbaguna tersebut pihaknya sebagai BPD sudah menyampaikan kalau masyarakat tidak setuju  untuk pembangunan gedung serbaguna kalau harus membongkar aset desa balai desa yang di bangun oleh pihak perusahaan PT. MHP.

” Kondisi bangunan balai desa Sungai Baung itu masih layak digunakan, masih bagus dan kokoh, masih terus gunakan warga dalam setiap kegiatan acara acara desa. Menambah asset lebih baik daripada merusak asset yang ada ” Jelas Susnita.

Dirinya sebagai Ketua BPD sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Sungai Baung Kepada Kepala Desa Sungai Baung dalam rapat desa, bahwa warga Sungai Baung tidak setuju Kepala Desa Sungai Baung akan membangun gedung serbaguna kalau harus membongkar balai desa . Dia mengusulkan ada baiknya Kepala desa Sungai Baung menambah asset bangunan daripada membongkar asset desa yang sudah ada  Karena itu sama saja dengan menghilang asset. Apalagi asset balai desa Sungai Baung itu merupakan asset sejarah perjuangan masyarakat desa Sungai Baung meminta kepada PT Musi Hutan Persada (MHP).

” Dulu tokoh masyarakat desa Sungai Baung berjuang keras, ribut ribut meminta bangunan balai desa kepada PT MHP. Setelah dibangun oleh PT MHP kenapa mau dibongkar sementara balai desa itu masih kokoh, masih berfungsi ” Ujar Susnita.

” Warga desa Singai Baung, termasuk para tokoh masyarakat desa Sungai Baung yang berjuang meminta balai desa itu kepada PT MHP, menolak keras balai desa itu dibongkar. Bahkan oknum kepala desa Sungai Baung perna akan dilaporkan, karena sudah dianggap merusak asset balai desa itu ” Tutur Susnita.

Masih kata Ketua BPD Desa Sungai Baung. Memang sebelum pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna itu perna diadakan rapat. Dan dirinya sebagai ketua BPD sudah menyampaikan aspirasi masyarakat desa Sungai Baung tentang menolak membongkar balai desa. tapi setelah itu hingga pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna, BPD desa Sungai Baung tidak perna mengetahui lagi. Bahkan kata dia, berapa dananya pun dirinya tidak mengetahui nya.

” Dana membangun balai desa Sungai Baung itu saya tidak tahu pasti, kalau tidak salah ada sekitar dua ratusan juta lebih ” Ungkapnya.

Susnita juga mengatakan, Dalam hal pelaksanaan dana desa desa Sungai Baung disinyalir oknum Kepala Desa Sungai Baung juga tidak perna mengajak rapat sebagaimana mestinya. Rapat pun diadakan seperti orang ngajak mau yasinan, tanpa ada surat undangan resmi. Bahkan yang diajak rapat pun cuma orang orang yang pro dengan dia.

” Masyarakat Desa Sungai Baung tidak perna setuju, Kepala desa Sungai Baung membongkar balai desa untuk membangun gedung serbaguna. Artinya kalau masih tetap dilaksanakan, itu adalah kemauan oknum Kepala desa Sungai Baung sendiri ” Tukasnya.

” Pada pembangunan gedung serbaguna desa Sungai Baung anggaran dana desa Sungai Baung tahun 2021 itu misalnya, saya sebagai ketua BPD tidak mengetahuinya bagaimana ceritanya. Tahu tahu sekarang gedung serbaguna itu sudah berdiri, sudah selasai dibangun dengan membongkar asset desa balai serbaguna hibah PT Musi Hutan Persada ( MHP) ” bebernya.

” Bisa jadi perbuatan oknum Kepala desa Sungai Baung membongkar asset desa, apalagi itu adalah bangunan hibah dari perusahaan adalah menyalahi aturan. atau kalaupun melakukannya harus melalui proses , persetujuan masyarakat dan BPD ” Pungkasnya.

Senada juga disampaikan Yakub (80th), salah seorang tokoh masyarakat yang memperjuangkan pembangunan balai desa kepada PT MHP waktu itu.

Dikatakannya,balai desa Sungai Baung itu dibangun oleh PT MHP pada tahun 2001 lalu. Sebelum dibongkar bangunan balai desa Sungai Baung itu masih sangat bagus, masih difungsikan. Mala kata dia waktu mau dibongkar dirinya sempat mau marah. Dengan tegas dikatakannya siapa saja yang mau membongkar balai desa itu berhadapan dengan dia.

Dia sebagai tokoh yang memperjuangkan pembangunan balai desa itu sangat tidak setuju balai desa itu dibongkar.Karena balai desa itu masih sangat layak difungsikan

” Membangun itu boleh saja, tapi tidak harus merusak yang sudah ada. Itu mubazir namanya. Itu bukan menambah pembangunan artinya, tapi jalan ditempat ” Ucapnya (AE)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *