PROYEK PENGASPALAN JALAN PROVINSI SUMSEL 2022 PERLU DIAWASI KARENA TERINDIKASI ADA NIAT JAHAT

Sumatera Selatan
medianusantaranews.com

Masyarakat adalah bagian dari negara, yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan negara.

Masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa negara mempunyai masyarakat sebagai negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sedangkan pengawasan masyarakat dibutuhkan agar penyelenggaraan negara tetap berjalan berdasarkan konstitusional dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara.

Pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.

Karena secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan, misalnya penggunaan Uang negara, pelaksanaan proyek proyek pemerintah dan sebagainya.

Dalam hal pelaksanaan proyek proyek pemerintah, tidak tertutup kemungkinannterjadi konspirasi jahat antara pengguna anggaran, pengawas internal pemerintah, PPK dan Pelaksana proyek yang dalam hal ini kontraktor.

Bila sudah terjadi kerjasama jahat antara pengguna anggaran (oknum pemerintah) dengan pihak kontraktor pelaksana, untuk meminimalisir kebocoran uang negara dalam pengerjaan proyek, disinilah dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengawas,

Pengawasan masyarakat ini didukung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengenai keleluasaan bagi masyarakat untuk turut mengawasi pengerjaan proyek negara, dan banyak lagi acuan hukum yang terkait permasalahan ini.

Contoh salah satunya, adanya temuan Proyek pengaspalan jalan lintas Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022, tepatnya diakses jalan lintas Provinsi Sumsel dari Simpang Belimbing Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim menuju Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Proyek pengaspalan jalan provinsi Sumsel tahun 2022 ini, dari hasil investigasi langsung ke lapangan, oknum kontraktornya terkesan tidak transparan dan ingin main kucing – kucingan. Karena di sepanjang akses jalan yang dikerjakan ini tidak diketemukan papan informasi proyek. Padahal memasang papan proyek dilokasi yang cepat diketahui masyarakat merupakan kewajiban sebelum pelaksanaan proyek.

Masalah sepeleh dan sering dianggap kecil, tapi proyek pemerintah yang tidak ada papan proyek merupakan salah satu niat jahat agar masyarakat umum tidak bisa mengetahui jenis dan volume pekerjaan, sumber dana dari mana dan berapa besar dananya, termasuk masa pekerjaannya.

Adanya pembiaran oleh oknum pemerintah yang terlibat dalam proyek ini merupakan salah satu bentuk konspirasi.

Karena proyek Pemerintah yang tidak memasang papan proyek sangat patut disebut proyek siluman yang harus dicurigai pelaksanaannya.

Proyek pemerintah yang tidak memasang papan proyek, ini akan menunjukan karakter bahwa pelaksana proyek itu terdiri oknum oknum nakal yang tidak memiliki integritas.

Bila pada awal pelaksanaan proyek sudah ditemukan masalah, maka itu akan merembet dalam tekhnis pelaksanaannya.

Terhadap proyek pengaspalan jalan Provinsi Sumsel dimaksud, ketika diamati hasil pekerjaan pengaspalannya pun sangat meragukan, pasalnya ketebalan aspal setelah diukur secara manual berkisar cuma 2 CM.

Mirisnya lagi, saat tim investigasi sedang berada dilokasi proyek ini, alat pengaspalan jalan proyek ini sedang dalam keadaan rusak. sehingga banyak mobil truk yang membawa aspal terpaksa berhenti berjejer mengakibatkan aspal yang ada didalam mobil truk jadi dingin. Dampaknya daya rekat aspal terhadap badan jalan sangat tidak maksimal.

Ditambah lagi, ketika tim investigasi mencoba mencari pengawas dari pemerintah dan perusahaan serta konsultan proyek, tidak diketemukan batang hidungnya dilokasi proyek.

Tim investigasi hanya berhasil menjumpai seorang pekerja proyek yang katanya merupakan seorang mandor para pekerja proyek

Ketika ditanyakan mengenai papan proyek dan ketebalan aspal, Beni nama mandor itu tidak bisa menjelaskan.

Dia hanya mengatakan kalau dirinya hanya di tugaskan untuk mengawasi para pekerja (tukang) dan dia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang tanyakan tim investigasi

Beni juga menyebutkan bahwa yang mengetahui mengenai proyek pengaspalan jalan provinsi Sumsel ini hanya Aang yaitu pengawas lapangan proyek.Namun katanya, Aang sedang tidak ada di lapangan.

Kepada Beni, ketika disinggung berapa besar anggaran proyek serta panjang dan volume proyek pengaspalan jalan ini. Beni  tidak mengetahuinya. Dia juga tidak tahu berapa panjang dan volume proyek itu

” Maaf pak saya hanya mandor pekerja, saya tidak tahu tentang apa yang bapak tanyakan,” ujarnya singkat, Selasa (08/08/2022)

Mamun ketika ditanya nama perusahaan yang mengerjakan proyek ini. Beni menyebutkan bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek jalan ini adalah CV Cindo Adadi Perkasa dari Kota Prabumulih – Sumatera Selatan.

Terkait permasalahan ini, secara terpisah Ketua PW GNPK RI Aprizal Muslim ketika dimintai tanggapannya, dia mengatakan kalau temuan terhadap pelaksanaan proyek Provinsi Sumsel di jalan lintas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI tahun 2022 itu, merupakan petunjuk awal untuk menelusuri teknis pekerjaannya. Karena kata Aprizal kalau pada awal pekerjaan saja sudah mencurigakan, maka kuat dugaan pelaksanaan proyek pengaspalan jalan provinsi Sumsel ini tidak dilaksanakan sebagaimana spesifikasi.

Proyek pengaspalan jalan provinsi Sumsel 2022, Simpang Belimbing Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim – Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI terindikasi ada niat jahat

” Kalau dari awal pekerjaan saja sudah berbau amis tidak sedap, maka itu menunjukan tanda tanda pelaksanaan proyek itu tidak benar,” Kata Aprizal, Kamis (11/08/2022).

” Inilah pentingnya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan proyek Pemerintah,karena sering ada pembiaran dari pengawas internal, bahkan kita mensinyalir memang ada konspirasi,” imbuhnya.

” Kritik ketika sedang pelaksanaan proyek merupakan kritik membangun, agar ada perhatian dan perbaikan dari pihak pihak yang terkait untuk meminimalisir kebocoran uang negara. Namun ketika masalah itu terus berlanjut hingga berakhir pembayaran, itu tugas kita untuk melanjutkannya ke Aparat Penegak Hukum” Pungkas Aprizal.

Sedangkan pihak Dinas PU Provinsi Sumsel belum dikonfirmasi (Ab/Eng)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *