KPK KELUARKAN SURAT EDARAN MEMINIMALISIR PRAKTEK KORUPSI PADA PENERIMA PESERTA DIDIK BARU

Nasional
medianusantaranews.com

Maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia telah merugikan banyak calon peserta didik.

Hasil SPI Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa praktik pungutan tidak resmi juga ditemukan di 2,244 sekolah responden survei dalam penerimaan murid baru, umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat/ ketentuan penerimaan.

Berdasarkan Pengawasan @OmbudsmanRl113/ atas peyelenggaraan PPDB tahun 2023, ditemukan beberapa pelanggaran yang telah memicu praktik korupsi di sekolah, yaitu belum optimalnya pengumuman pendaftaran dan penerimaan sehingga transparansi acap kali diabaikan di sekolah akibat keterbatasan sumber daya di sekolah, penambahan atau pengurangan rombongan belajar saat pengumuman, pungutan liar terjadi saat daftar ulang siswa, sistem zonasi yang rawan manipulasi dokumen pendukung dan lemah dalam hal validasi, serta kuota afirmasi yang disalahgunakan.

Guna mendorong penyelenggaraan PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel, KPK menerbitkan Surat Edaran nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB.

Melalui Surat Edaran ini, KPK mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PPDB untuk menghindari tindakan koruptif dengan menggunakan kewenangannya.

ASN dan Non ASN yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga pendidik dan unit pelaksana teknis pendidikan dilarang untuk melakukan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi karena hal tersebut berimplikasi korupsi.

Jika #KawanAksi menemukan adanya pemberian gratifikasi dalam proses penyelenggaraan PPDB, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi melalui aplikasi Pelaporan gratifikasi (GOL KPK) atau pada tautan website gol.kpk.go.id.

KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses penyelenggaraan PPDB agar dapat berjalan dengan objektif, transparan dan akuntabel. Selengkapnya, Upaya Pencegahan Korupsi Penerimaan Peserta. (Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *