Banjarmasin
medianusantaranews.com
Pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banyak yang dipetik dampak positifnya bagi perkembangan dunia jurnalis di Indonesia.
Diantaranya mengenai belum adanya aturan yang mengikat sebagai dasar hukum yang dikeluarkan Dewan Pers untuk Pemerintah Daerah mengenai isu adanya Pemerintah Daerah yang memasukan persyaratan bahwa media yang bisa bekerjasama dengan Pemda adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers.
Dewan Pers membantah mengenai hal tersebut. Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh bahwa Dewan Pers tidak perna mengeluarkan surat kepada Pemda sebagai perintah atau himbauan mengenai persyaratan tersebut. Artinya sudah sangat jelas bahwa persyaratan yang dibuat Pemerintah Daerah tersebut adalah persyaratan yang mengada – ada dan bukan dari Dewan Pers.
Kemudian dalam hal melaksanakan tugas tugasnya, seorang jurnalis sangat sering menemui kesulitan melakukan konfirmasi dengan pejabat Pemerintah, baik ketemu langsung maupun melalui telpon. Banyak oknum Pejabat Pemerintah yang seolah alergi berhubungan dengan insan jurnalis. Padahal betapa banyak keuntungan seorang pejabat Pemerintah yang bisa berhubungan dengan wartawan berkaitan dengan sosialisasi program programnya, yang seharusnya mesti diketahui publik, bukan terkesan mau ditutup tutupi.
Olehnya terkait hal ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan agar
Pejabat Pemerintah Daerah maupun Pusat harus siap ditelpon wartawan 24 jam, guna menyampaikan berbagai program pembangunan.
Hal ini disampaikannya pada seminar yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (07/02/2020).
Dikatakan Tjahyo Kumolo bahwa peran pers bagi Pejabat Pemerintah sangat penting, Pejabat Pemerintah harus siap 24 jam dikonfirmasi wartawan.
“ Karena peran pers sangat penting untuk menjadi penyampai pesan berbagai program kerja Pemerintah pusat dan daerah,” Ucap Kumolo.
Dikatakan Tjahyo bahwa Pemerintah jika membuat program tapi tidak dibantu disosialisasikan oleh media tidak akan berguna.
“Jadi forum seperti ini sangat penting apalagi pemerintah dari mulai presiden sampai kepala desa, kepala pemerintahan, termasuk jajaran TNI Polri, tokoh-tokoh, dan perguruan tinggi memerlukan pers,” Katanya.
Disampaikan Tjahyo bahwa pers juga membutuhkan Pemerintah sehingga kedua pihak harus selalu saling mengisi.
“Termasuk juga pers memerlukan kita, makanya pemerintah hingga tingkat bawah atau kepala humasnya harus siap ditelepon 24 jam ,” tegasnya.
Lebih jauh diceritakanTjahyo mengenai perbandingkan pers di era Reformasi dengan pers di era Orde Baru.
“Dulu susah untuk membuat media tapi sekarang di era demokrasi yang kian berkualitas, membikin media menjadi mudah, sehingga kualitas harus terus meningkat juga,” Tukasnya.
“Zaman dulu ketua PWI masih dirangkap oleh Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko.” Terlepas orang suka atau tidak suka, peranan Menpen luar biasa, karena setiap pagi diumumkan harga cabai sekian harga bawang sekian sampai harga saham,” Tutupnya. (Ab)
Dilansir dari : betitagarda.com
