ANCAMAN DPRD KABUPATEN MUARA ENIM DINILAI TINDAKAN MENGHALANGI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Muara Enim
medianusantaranews.com

DPRD Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tidak akan melaksanakan pembahasan KUA – PPAS dan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebelum hasil Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan Tahun 2018-2023 dilantik.

Demikian yang disampaikan DPRD Muara Enim dalam surat nomor 172/1586/DPRD/2022, tanggal 14 Nopember 2022 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI terkait belum dilantiknya Wakil Bupati sisa periode 2018 – 2023 hasil pemilihan DPRD Kabupaten Muara Enim pada Selasa (06/09/2022) lalu.

Yang mana pada pemilihan Wakil Bupati tersebut, terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah yang diusung Partai Demokrat dengan PKB, mengungguli Muhammad Yudistira Syahputra yang diusung Partai Hanura.

Sudah sekitar dua bulan setelah pemilihan, Ahmad Usmarwi Kaffah belum juga dilantik sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim terpilih.

Hal itulah yang memantik kemarahan DPRD Kabupaten Muara Enim sehingga mengancam tidak akan melaksanakan pembahasan KUA – PPAS dan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebelum Menteri Dalam Negeri melantik Wakil Bupati Muara Enim yang sudah dipilih DPRD Muara Enim.

Permasalahan tersebut jelas menjadi¬† pembahasan hangat di group group Whatsapp tokoh dan aktivis Kabupaten Muara Enim, Jum’at (18/12/2022).

Bahkan apa yang sudah dilakukan wakil rakyat Kabupaten Muara Enim itu mala jadi blunder, mendapat reaksi balik dari para aktivis Kabupaten Muara Enim yang menolak pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang sudah dipilih DPRD Kabupaten Muara Enim September 2022 lalu.

Di group group whatsapp, para aktivis Kabupaten Muara Enim yang menolak dilantiknya Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sudah merencanakan akan mengadakan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Muara Enim terkait ancaman DPRD Kabupaten Muara Enim itu.

Salah satunya, Endang Suparmono mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim itu jelas akan merugikan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

” DPRD Kabupaten Muara Enim mengancam tidak akan melaksanakan pembahasan KUA – PPAS dan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebeum Wakil Bupati Muara Enim dilantik, itu merugikan masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ujar Endang.

” Tindakan DPRD Muara Enim itu kami anggap sebagai tindakan penghalangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tambahnya.

” Kepada para wakil rakyat Kabupaten Muara Enim, kita mau bertanya, mana yang lebih penting, harus pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, atau pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim oleh DPRD Kabupaten Muara Enim ini memang banyak mendapat penolakan dari masyarakat Kabupaten Muara Enim seperti Ormas Projo, Ormas GASS, Ormas ABRI Abdi Lestari, dan Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat (GMMM) karena dinilai cacat hukum, yakni mencederai Pasal 174 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1.

Dalam pasal 174 ayat 7 dijelaskan bahwa penunjukkan kepala daerah di bawah 18 bulan di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga penerapan pasal 176 dalam pemilihan Wakil Bupati Muara Enim oleh DPRD dinilainya keliru.(Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *