Palembang
medianusantaranews.com.
Di ketahui bahwa Pj Bupati Kabupaten Muara Enim AR, sejak menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim, sudah berapa kali di demo para aktifis di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan unjuk rasa aktifis Sumatera Selatan pernah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, meminta sosok AR yang terkesan arogan dan anti kritik ini di copot dari jabatannya sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim.
Bukan cuma itu, Sosok AR yang masuk dalam group WA aktifis Muara Enim ini juga sering membuat statemen berupa chatan yang; kebablasan, mengundang kontroversi di group WA aktifis Muara Enim, yang seakan banyak dianggap tidak mencerminkan chatan seorang pemimpin.
Baru baru ini sosok AR ini kembali membuat chatan di WA group. Namun statemen dia kali ini sudah mendatangkan kegaduhan yang luar biasa di kalangan Aktifis Kabupaten Muara Enim bahkan di Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun statemen dimaksud kira – kira diartikan, menghimbau aktifis yang merupakan kontrol sosial agar berhenti menekuni pekerjaan kontrol sosial kalau tidak ada gaji, Karena nantinya anak dan istri tidak makan karena bekerja kontrol sosial.
Begini tulisan AR di WA group aktifis Kabupaten Muara Enim itu: ” Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet”, ( Ada dak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang
” Anak bini di rumah….. Dak cukup makan kontrol sosial bae…” ( Anak istri di rumah tidak cukup makan kontrol sosial saja).
Sangat disayangkan, statemen AR di WA group tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di kalangan aktifis Kabupaten Muara Enim, padahal Kabupaten Muara Enim tidak lama lagi akan melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati periode 2024 – 2029.
Cuitan AR di WA group tersebut sudah memicu terjadinya unjuk rasa ratusan aktifis Kabupaten Muara Enim di Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim pada Selasa (02/07/2024) pukul 09.30 WIB. Yang menuntut agar Menteri Dalam Negeri segera mencopot AR dari jabatannya sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim.
Fakta yang terjadi, tulisan AR di WA group itu, bukan cuma sudah mematik para aktifis di Kabupaten Muara Enim namun juga terhadap aktifis di Provinsi Sumatera Selatan.
Sehingga menyusul kembali terjadi unjuk rasa aktifis penggiat kontrol sosial Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan tuntutan yang sama, mendesak Menteri Dalam Negeri agar segera mencopot AR sebagai Pj Bupati Muara Enim, Kamis (04/07/2024)
Aksi demo aktifis penggiat kontrol sosial Sumatera Selatan ini di komandoi oleh Rahmat Sandi, SH selaku Direktur SIRA dan M. Sanusi , SH selaku Direktur SCW serta rekan-rekan aktivis dan penggiat sosial lainnya.
Pada orasi, pengunjuk rasa mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh seorang PJ Bupati Muara Enim inisial “AR” karena dinilai telah melecehkan para aktivis penggiat kontrol sosial pada beberapa waktu yang lalu melalui group sosial media.
Menurut Rahmat Sandi, statemen AR itu telah membuat kegaduhan ditengah masyarakat yang berdampak pada kondusifitas, karena apa yang telah dilontarkan oleh “AR” tersebut dianggap sudah sangat keterlaluan dan tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang baik. AR ini juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang anti kritik.
Rahmat memaparkan, untuk menjaga agar Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan berbagai konflik perpecahan ditengah Masyarakat sampai menjelang Pilkada nanti, hari ini berbagai element penggiat kontrol sosial yang ada di Sumatera Selatan yang tergabung dalam GABUNGAN PENGGIAT KONTROL SOSIAL SUMSEL MENGGUGAT berkoalisi melakukan aksi secara damai mendesak PJ Gubernur Sumsel :
1. Segera merekomendasikan kepada Kemendagri RI untuk pencopotan Pj Bupati Muara Enim “AR” yang dinilai Arogan, Anti Kritik, tidak beretika dan Krisis moral.
2.Pj Bupati Muara Enim “AR” diduga telah melanggar tugas dan wewenang sebagai Pj Bupati sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) point 2 yaitu mememelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
3.Jika PJ Gubernur Sumsel tidak mampu mengakomodir aspirasi kami, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat PJ Gubernur Sumsel lebih baik hengkang dari bumi Sriwijaya.
4.Tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Pusat untuk mempertahanakan “AR” sebagai PJ Bupati Muara Enim yang dinilai minim prestasi, Arogan, Anti Kritik dan hanya bisa membuat gaduh di Masyarakat.
Di tempat yang sama, Sanusi juga menilai kinerja Pj Bupati Muara Enim dianggap tidak baik dan anti kritik dari masyarakat. Menurutnya tanpa adanya kritik dari aktivis maupun pihak lainnya, maka pembangunan di daerah tidak akan maju.
“Pj Bupat Muara Enim untuk direkomendasikan diganti, Kepada Pj Gubernur Sumatera Selatan karena dari tata cara dan seorang pejabat tidak mencerminkan bahwasanya kami merasa ada omongan dari Pj Bupati Muara Enim sangat melukai semua kawan-kawan Pengiat Kontrol Sosial yang ada di Sumatera Selatan,”ujarnya.
“Apabila aksi kami kali ini tidak direspon oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan dan apabila rekomendasi kami tdak di tanggapi, kami akan turun lagi aksi setiap hari kamis di Kantor Gubernur Sumsel sampai tuntutan kami di terima dan Pj Bupati Muara Enim di Ganti bahkan di Pecat,”pungkas Sanusi.
Aksi massa di terima oleh, Pj Gubernur Sunsel yang di Wakili oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekda Provinsi Sumsel Drs Yunan Helmi, M.Si menyampaikan izin dari Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah ibu Dr. Sri Sulastri tidak bisa menemui massa aksi, beliau sedang tugas luar.
“Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak / ibu yang telah menyampaikan informasi bagi kami terkait dengan Pelaksanaan Tugas Bupati Muaraenim oleh kawan-kawan tadi, bahwa kewenangan ini ada di Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,”ujarnya.
“Kami akan sampaikan aspirasi ini, Kepada Pimpinan Kami dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya,”tutupnya (E)
