Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
medianusantaranews.com.
Satu lagi temuan pekerjaan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang diduga dikerjakan asal jadi
Proyek dimaksud adalah ๐๐๐ข๐๐๐ฃ๐๐ช๐ฃ๐๐ฃ ๐๐๐ก๐๐ฃ ๐ฉ๐๐๐๐ฃ๐ ๐ ๐๐ฌ๐๐ฉ ๐ ๐๐ก๐ช๐ง๐๐๐๐ฃ ๐ฉ๐๐ก๐๐ฃ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ง๐๐ฉ ๐ ๐๐๐๐ข๐๐ฉ๐๐ฃ ๐ฉ๐๐ก๐๐ฃ๐ ๐๐๐
๐๐๐๐ช ๐๐ฃ๐๐๐๐ง๐๐ฃ : ๐๐ฅ. 3.700.000.000.00,
๐๐ฅ๐จ : ๐๐ฅ. 3.699.979.929.00
๐๐๐ฃ๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ ๐๐ฃ ๐ค๐ก๐๐ ๐พ๐. ๐๐ข๐ฅ๐๐ฉ ๐๐ช๐ฉ๐ง๐ ๐๐๐ฃ๐ช๐ ๐๐ก .
Walaupun proyek jalan ini dianggarkan dan dikerjakan pada APBD Kabupaten PALI pada tahun 2022 lalu. Namun jejak mutu dan kualitas pekerjaannya bisa kita lihat sekarang ini.
Hal ini disampaikan salah seorang warga Kabupaten PALI, Anton kepada media ini, Kamis (13/03/2025).
Dikatakan Anton, dari hasil investigasi sangat nampak kalau pekerjaan Proyek jalan ini ๐ฟ๐๐๐ช๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ ๐๐ฃ ๐๐จ๐๐ก ๐๐๐๐
๐ฟ๐๐ฃ ๐ฉ๐๐๐๐ ๐จ๐๐จ๐ช๐๐ ๐จ๐ฅ๐๐จ๐๐๐ ๐๐จ๐.
Ironinya lagi, sambung Anton, setelah ditelusurinya ternyata akses jalan ini ternyata ๐๐ช๐ ๐๐ฃ akses jalan yang menjadi ๐ฅ๐ง๐๐ค๐ง๐๐ฉ๐๐จ melainkan diduga kuat ๐ฉ๐๐๐๐ ๐ข๐๐ข๐๐ก๐๐ ๐ ๐ฉ๐ช๐๐ช๐๐ฃ untuk masyarakat banyak.
Bahkan lanjut Anton, ada dugaan kuat kalau proyek jalan ini hanya sekedar proyek yang cuma untuk mencari keuntungan pribadi semata dengan manfaatkan anggaran APBD PALI.
Menurut Anton, w๐๐ก๐๐ช๐ฅ๐ช๐ฃ proyek jalan ini ๐จ๐ช๐๐๐ ๐๐๐๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐๐ช๐ฃ dilaksanakan tapi jejaknya hasil pekerjaan jalan ini masih bisa dilihat oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Bahkan, kata Anton, akan tambah mempermudah Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum mengingat sudah jauh dari masa pemeliharaan.
Karena tutur Anton, dirinya sering membaca pemberitaan Aparat Penegak Hukum berhasil mengungkap kasus – kasus lama seperti kasus tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Artinya permasalahan proyek jalan ini belum begitu lama. Apalagi Uang Negara yang sudah digunakan untuk membangun jalan ini cukup pantastis, yakni Rp 3, 6 Miliar. Dan proyek ini bisa dijadikan contoh bagi Aparat Penegak Hukum terhadap oknum pemborong yang mengerjakan proyek asal jadi
Dalam hal ini, kata Anton, dirinya meminta Aparat Penegak Hukum segera bertindak,kata Anton.
” Kami ๐ข๐๐ข๐๐ฃ๐ฉ๐ ๐ ๐๐ฅ๐๐๐ ๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐ฅ๐๐ง๐๐ฉ ๐๐ช๐ ๐ช๐ข ๐ช๐ฃ๐ฉ๐ช๐ ๐ข๐๐ก๐๐ ๐ช๐ ๐๐ฃ penelusuran dan ๐๐ช๐๐๐ฉ ๐ฅ๐๐ข๐๐ง๐๐ ๐จ๐๐๐ฃ ๐ ๐๐ก๐๐ฅ๐๐ฃ๐๐๐ฃ ๐ ๐๐ง๐๐ฃ๐ ๐ ๐ช๐๐ฉ ๐๐ช๐๐๐๐ฃ ๐๐๐ก๐๐ข ๐ฅ๐๐ก๐๐ ๐จ๐๐ฃ๐๐๐ฃ ๐ฅ๐ง๐ค๐ฎ๐๐ ๐๐ฃ๐ ๐จ๐ฎ๐๐ง๐๐ฉ perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” harap Anton. E@
