Muara Enim
medianusantaranews.com
Kekecewaan mendalam dirasakan pengunjuk rasa Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat (Muara Enim) saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim, Selasa (04/11/2025).
Pasalnya, saat unjuk rasa tersebut, Bupati Kabupaten Muara Enim, H Edison SH MHum dan Kabag ULP Pemkab Muara Enim, Soni Prihartono tidak bisa hadir menemui pengunjukrasa.
Diketahui bahwa aksi Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk protes keras sekaligus laporan masyarakat Kabupaten Muara Enim atas dugaan adanya permainan curang dalam pelaksanaan tender proyek yang dilaksanakan oleh Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Muara Enim.
Pengunjuk rasa tiba di Kantor Bupati Muara Enim sekitar pukul 10.00 WIB, dengan membawa spanduk tuntutan dan perlengkapan pengeras suara
Dalam orasinya, koordinator aksi, H Ardiansyah mengungkapkan pada aksi unjuk rasa ini pihaknya membawa 10 sampel dari ratusan lelang terbuka yang dinilai ada kejanggalan.
H Ardiansyah mendesak Pihak yang terkait agar dilakukan pengecekan bersama menggunakan IP Address untuk membuktikan adanya dugaan kolusi dan kecurangan dalam proses tender oleh Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Muara Enim.
Ia menyebut, beberapa indikasi sudah terlihat, seperti proyek senilai Rp2 miliar yang hanya turun Rp2 juta dari nilai pagu bahkan ada yang dibawah Rp2 juta.
Selain itu, ia juga menyebut ada temuan perusahaan yang tidak memenuhi syarat dukungan tetapi tetap dimenangkan.
Dalam orasinya H Ardiansyah membacakan beberapa tuntutan pada unjuk rasa ini, yaitu:
1. Mendesak BUPATI MUARA ENIM bertanggung jawab terhadap proses lelang yang sudah diarahkan sebagai bentuk KOMITMEN BUPATI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI;
2. Mendesak KAPOLRES MUARA ENIM untuk melakukan PENINDAKAN hukum TERHADAP KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM
3. TANGKAP DAN PENJARAKAN KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM yang sudah menjadi otak pengaturan dan pengkondisian pemenang lelang.
Setelah pengunjuk rasa secara bergantian berorasi menyuarakan tentang permasalahan yang terjadi di Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Muara Enim.
Pengunjuk rasa berharap Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum bisa turun menemui para pendemo. Namun setelah ditunggu beberapa lama Bupati Edison tak kunjung turun.
Sehingga pengunjuk rasa nyeletuk terkesan orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim ini sangat alergi terhadap unjuk rasa.
Padahal aksi unjuk rasa ini sudah diberitahukan kepada Bupati Edison sebelum pelaksanaan Namun Mantan Kepala BPN Kota Palembang Sumsel ini lebih memilih agenda lain, daripada menemui masyarakat nya yang mau menyampaikan aspirasi secara langsung.
Begitu juga Kepala Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Setda Kabupaten Muara Enim, Soni Prihartono sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, tidak menampakan batang hidungnya saat terjadi unjuk rasa ini
Ada kabar, Kabag ULP sedang cuti dan semua pegawai Pokja di ULP juga tidak ada yang dikantor padahal masih dalam jam dinas kerja.
Kekecewaan terhadap Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum kerena tidak mau menemui pengunjuk disampaikan Koordinator Aksi, H Ardiansyah.
Bupati Edison, hanya memandatkan Asisten I Drs.Andi Wijaya, MM untuk berdialog dengan para pendemo.
Sedangkan perwakilan ULP yang hadir, hanya pegawai yang bukan dari Pokja lelang barang dan jasa di Pemkab Muara Enim.
Pantauan di lapangan, setelah terjadi dialog antara pengunjuk rasa dengan Asisten I Pemkab Muara Enim, Drs.Andi Wijaya, MM, maka disepakati pengunjuk rasa akan mengutus 5 perwakilan guna melakukan dialog lebih lanjut di ruangan rapat, yang dihadiri juga oleh perwakilan pihak bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), Juga dari pengaman Polres Muara Enim.
ULP Pemkab Muara Enim yang wakilkan 3 orang pegawai ULP, Yusrizal salah satunya menyampaikan amanat dari Kabag ULP, bahwa Kabag ULP masih dalam keadaan cuti.
Kepada perwakilan pengunjukrasa, mereka bertiga memberikan jawaban bahwa intinya perpaket yang dipertanyakan saat ini sedang dievaluasi. Sedangkan untuk hal hal lain mereka tidak mengetahui.
Dan sangat ironi juga, karena pada rapat itu dari hasil mediasi, perwakilan Pemkab Muara Enim Assisten II juga tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai kepada perwakilan pengunjuk rasa.
Asisten II tidak bisa menjawab permintaan pengunjuk rasa dengan alasan karena bukan tupoksinya.
” Jadi ini akan kami tindak lanjuti dari pertanyaan pertanyaan pak Haji Adriansyah tadi , untuk sekarang itu belum bisa karena yang megang kunci itu tidak ada ditempat ” ujar Drs. Andi Wijaya, MM.
Menurut Koordinator Aksi, H Ardiansyah pertemuan tersebut sungguh sangat tidak memuaskan bahkan sangat mengecewakan.
Kordinator Aksi, H Ardiansyah dengan tegas meminta kepada Assisten II Drs. Andi Wijaya, MM. untuk memerintahkan ULP membuka IP address, pemasukan tawaran di depan peserta unjuk rasa dan Pihak Polres serta insan media untuk pembuktian adanya ” PEMUPAKATAN JAHAT ” atau pengaturan proses lelang di ULP Muara Enim.
Namun pada pembuktian tersebut sepertinya hanya normatif semata.
Kembali H Ardiansyah pun menyampaikan kekecewaan mereka.
” Pertama, Kami sangat Kecewa terhadap Bupati tidak mau bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, Bupati terkesan alergi berhadapan dengan masyarakatnya sendiri
Kedua, pada saat diminta untuk membuka IP Address, namun dari pihak ULP tidak berani membukanya. Karena dengan di buka nya IP address bisa membuktikan dan diketahui kalau di ULP ada pemupakatan jahat terhadap proses lelang proyek.
Ketiga Pada saat Pembuktian yang disaksikan pihak Polres dan Insan Pers, pihak ULP malah memberikan menghadirkan pegawai ULP yang tidak mengerti apa apa. Pegawai ULP yang hadir hanya memberikan jawaban hal-hal yang bersifat Normatif namun tidak dapat melakukan pembuktian dalam azas nyata.
Keempat, kami akan melakukan aksi lagi kedepannya apabila belum ditindak lanjuti dan jika penegakan hukum belum berjalan,” papar Ardiansyah.
Sementara itu, secara terpisah, , Ketua KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman yang juga ikut hadir pada unjuk rasa ini mengatakan banyaknya temuan penawaran kurang dari 3 % pada proses tender proyek di Muara Enim.
Menurut Dodo, itu menunjukan adanya optimisme peserta lelang, kalau peserta itu akan memenangkan tender proyek yang dilelangkan. Karena memang proyek dimaksud ada indikasi kuat sudah diarahkan.
Selain itu, lanjut Dodo Arman, praktek tersebut sudah sangat merugikan daerah. Karena kalau proyek sudah ditawar dibawah 3 persen apalagi penawaran dibawah hingga 0 koma persen tapi bisa memenangkan tender, lantas daerah Kabupaten Muara Enim dapat apa lagi dari kegiatan tersebut sebagai pemasukan daerah.
Terkesan pada kegiatan ini, para oknum lebih mengutamakan keuntungan pribadi pribadi daripada mementingkan kemajuan Kabupaten Muara Enim.(Red)
