KLAIM PT BSP TERHADAP LAHAN 9 HEKTAR MENDAPAT PERLAWANAN WARGA

Muara Enim
medianusantaranews.com

Pertemuan warga dengan pihak  PT. Bumi Sawindo Permai (BSP) terkait upaya mediasi permasalahan lahan seluas sekitar 17,5 hektar dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Muara Enim ruang rapat Badan Musyawarah  (Bamus) DPRD Kabupaten Muara Enim, Senin (31/10/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

Pada pertemuan tersebut, Rizki perwakilan warga menjelaskan bahwa lahan seluas 17,5 hektar milik warga dimaksud merupakan lahan milik warga, yang rencananya akan dibebaskan oleh PT Bukit Asam Tbk. Diketahui bahwa dari total lahan seluas 17,5 hektar tersebut sekitar ada seluas 9 hektar lebih merupakan perkebunan kelapa sawit warga sedangkan selebihnya merupakan lahan semak belukar.

Lanjut Rizki, namun ketika sedang dalam proses pengukuran oleh pihak PT Bukit Asam terjadilah permasalah yang mana lahan seluas 9 hektar yang merupakan perkebunan kelapa sawit warga tersebut  di klaim pihak PT BSP sebagai lahan PT BSP. Sehingga proses pengukuran oleh PTBA dihentikan lantaran ada sekitar 9 hektar lahan warga diklaim sebagai lahan PT BSP, sedangkan lahan seluas 7,5 hektar sudah dipastikan benar milik warga yang bakal dibebaskan oleh PTBA.

Ditambahkannya lagi, disaat akan diadakan pengukuran oleh pihak PTBA, ada keterangan dari pihak PT BSP bahwa ketika melakukan pengukuran ketemu dengan lahan perkebunan kelapa sawit maka lahan itu merupakan lahan PT BSP.

Sehingga hanya ada sekitar 7,5 hektar lahan warga yang bisa dibebaskan sedangkan selebihnya, yang merupakan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dibebaskan lantaran di klaim sebagai lahan milik PT BSP.

” Agar semua jadi terang, Kami minta, kita semua bisa melakukan peninjauan langsung kelapangan untuk memastikan titik koordinatnya, apakah lahan kebun sawit itu milik warga atau milik PT BSP” ujar Rizki didampingi rekan rekannya

Dari sinilah berawal sengketa lahan tersebut. Padahal sebelumnya pihak PTBA sudah mengakui bahwa lahan warga tersebut tidak termasuk kedalam IUP PTBA.  Begitu juga pihak PT BSP juga sudah mengakui bahwa lahan warga itu tidak termasuk didalam HGU PT BSP. Atau tepatnya lahan warga itu berada di antara IUP PTBA dan HGU PT BSP.

Namun anehnya ketika dilaksanakan pengukuran, PT BSP mengklaim bahwa lahan sekitar 9 hektar yang merupakan perkebunan kelapa sawit merupakan lahan milik PT BSP. Sementara warga pun mengklaim bahwa lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 9 hektar itu merupakan milik warga dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki warga

Maka untuk menemukan solusi yang terbaik diadakanlah pertemuan antara warga dan PT BSP dengan di mediasi oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Muara Enim.

Dalam pertemuan ini, sudah hampir menemukan titik terang yakni dua belah pihak, warga dan PT BSP menyetujui akan diadakannya peninjauan kelapangan langsung untuk melakukan pengecekan koordinat,

Namun dari pihak PT BSP sendiri belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan peninjauan itu.

Hadir pada pertemuan ini Komisi 1 DPRD Kabupaten Muara Enim, Warga pemilik lahan, perwakilan PT BSP Firliandi, dari  Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan PT Bukit Asam, Didi dan Kaswan, Kabag Tapem Pemkab Muara Enim Drs. Asarli Manudin, Kabag Hukum Pemkab Muara Enim, Ratna Puri Prapawati SH MHum, Kadis Perkebunan Pemkab Muara Enim, Holikah, Kadis Pendapatan Daerah, Feri Senovel, serta Kuasa Hukum PT BSP, Firmanstah dan Hardiansyah. (Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *