Medianusantaranews.com, Banyuasin,- “Tugas Kami Kian Berat, Tetapi Pendapatan Kami Kian Memprtinkan” inilah yang diucapkan oleh Kades Wana Mukti primer 1 Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Hadi Prasetyo dalam perbincanganya dengan media ini via pesan singkat dan mengatakan dirinya untuk mewakili perangkat desa diseluruh Indonesia, katanya saat berbincang dengan wartawan (01/06/2018) beberapa saat yang lalu.
Hadi dalam perkataannya menguraikan yang mulanya memuji kinerja Presiden RI khususnya yang membidangi keuangan dan pemerintahan pedesaan bahwa “Bapak Menaikan Tunjangan Hari Raya (THR) Sangatlah Tepat Sasaran dan Hal Tersebut Merupakan Kebahagian Tersendiri Bagi Mereka (PNS)”, bebernya menyindir.
Alasan Hadi, pemberian THR yang dianggarkan hanya pejabat negara dan PNS saja dan bagi kami selaku pemerintah desa tidak pernah disentuh masalah tunjangan lebaran. ” Jangankan THR, penghasilan kami sebagai Kades dan perangkatnya honornya bisa dibilang dapat dihitung dengan lengkungan jari tangannya dan mirisnya lagi honor itupun baru bisa dinikmati setiap tiga bulan sekali”, keluhnya.
Dengan pemberitaan diberbagai media ini mudah-mudahan para pejabat atasannya mulai dari camat, bupati, gubernur dan pak Mentri bahkan sampai pak presiden bisa mendengar dan membacanya keluhan kami sebagai Kades dan perangkat desa yang merupakan ujung tombak keberhasil pembangunan di bumi Pertiwi ini.
Masih kata Hadi, sebelum kami sebagai perangkat desa melakukan berbagai aksinya, maka menuntut agar kesejahteraannya bisa tingkatkan layaknya pejabat negara, karena tugas kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal batas waktu.
“Saya tidak perlu sebutkan berapa saat ini gaji yang saya terima setiap bulanya yang dapat diterima setiap tiga bulan sekali ini, tentu nilai nominalnya tak lebih sebagai tenaga honorer saja”, ungkapnya.
Khusus kepada Pak Presiden RI dan para wakil kami di DPRD dan DPR-RI, menurut Hadi, kami tidak banyak yang diinginkan, karena ini hanya sebagian “Unek-unek” saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan seprofesi dan kami rasa Bapak Presiden tak mengetahui betapa Sulit dan Berat Beban menjadi Perangkat Desa di Era Milenial ini, bagi kami yang diposisi sebagai pamong Rakyat Kalangan Bawah yang hidup di Daerah Perkampungan bukan ” di Jalan Tol” yang sedang “Bapak Bangun” yang tiap hari akan kami lewati dan “Bukan Beras Hasil Impor dari Luar Pun Dengan Harganya Yang Akan Kami Makan Tiap Hari”, keluh kesahnya.
Hanya dengan kemurahan hati Bapak Presiden dapat juga merasakan kesulitan dalam kehidupan kami sebagai “Masyarakat Kalangan Bawah”, tentu sangat mendambakan “Harga Bahan Pokok Yang Murah” dan kami hidup kami yang dijamin dengan harga BBM yang Stabil agar kami bisa bekerja dengan penuh suka cita.
“Mudah-mudahan Bapak Presiden dapat mendengar, melihat dan merasakan keluh kesah kami sebagai Perangkat Desa supaya mempertimbangkan agar kami harus melalui dengan Berdemo dijalanan yang dengan Tujuan dan Keinginan yang sama mengenai Kesejahteraan Para Pegawai di republik ini”, harapnya.
Sementara saat diminta konfirmasinya Bupati Banyuasin Ir H Supriono melalui Kadiskominfo Erwin Ibrahim [1/6] sekira jam 09:38 wib dijelaskan, Penghasilan tetap/gaji dan Tunjungan kades di wilayah kabupaten banyuasin adalah sebesar 3 jt. Didalam kondisi keuangan negara sedang tidak stabil, gaji tersebut dinilai sudah cukup layak.
Selain gaji dan tersebut, mereka memiliki dana operasional desa yg memfasilitasi operasional kepala desa dan perangkat desa dan untuk kesehatan kades dan keluarga di tanggung oleh BPJS kesehatan juga Kades beserta perangkat desa juga menerima asuransi BPJs tenaga kerja. Mengenai THR memang belum ada aturan yg mengatur tentang THR untuk pemerintah desa, jawabnya via WhatsApp.(wal)
