PEMERINTAH DAN APH DIDESAK UNTUK SEGERA MENUTUP TAMBANG BATU BARA ILEGAL DI KABUPATEN MUARA ENIM

Muara Enim
medianusantaranews.com

Diketahui bahwa pertambangan batubara ilegal terutama, di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, dan sekitarnya Kabupaten Muara Enim – Sumsel sudah semakin marak.

Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Dampak PETI ini sangat luar biasa, karena selain merusak lingkungan juga sudah sangat merugikan negara.

Anehnya walaupun tambang batubara dilakukan secara ilegal dan terlihat nyata didepan mata, namun aktivitas itu terus berlangsung.

Memang Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batu bara atau pertambangan batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim sepertinya sangat sulit diberantas dan ditanggulangi selagi tidak ada komitmen dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum merupakan kunci pemberantasan PETII di Kabupaten Muara Enim.

Hal ini disampaikan aktivis Kabupaten Muara Enim, Adamri terkait banyaknya tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim yang terus berkembang, Selasa (15/11/2022).

” Memberantas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim hanya ada pada Aparat Penegakan Hukum,” Tegas Adamri.

Karena lanjut Adamri, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim selain melanggar hukum, juga tidak ada kontribusinya bagi daerah, yang ada hanya merusak lingkungan hidup yang bakal diwariskan kepada anak cucu.

Dirinya juga menduga penyebab kemacetan jalan setiap hari diakses jalan Kecamatan Lawang Kidul hingga ke Muara Enim adalah karena tronton angkutan batu bara dati tambang batubara ilegal yang tiada henti hentinya.

” PETI diduga juga sudah menyebabkan kemacetan jalan di sekitaran Kecamatan Lawang Kidul hingga ke Muara Enim,” tambah Adam

Dijelaskan Adamri, dari informasi yang didapat berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, hingga kuartal III 2021 PETI mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi PETI Mineral dan 96 lokasi PETI batu bara. Aktivitas PETI terbanyak berada di Sumatera Selatan.

Jadi dalam hal ini, kata Adam, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim harus menjadi perhatian Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH)

“Diperlukan upaya bersama dan dukungan semua pihak untuk mendorong penanganan PETI beserta dampak yang ditimbulkannya,” ujar Adam.

Adamri memaparkan, dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Karena jelas, pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Ditegaskan juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Kemudian, pada pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

” Kami mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk segera menutup dan melakukan penindakan semua tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim,” tutup dia.

Sementara itu, aktivis pemerhati lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim, Ahmad Sucipto M juga menyoroti keberadaan tambang batubara ilegal yang kian marak di Kabupaten Muara Enim perlu menjadi perhatian serius dari semua.

Menurut Sucipto Tambang batubara ilegal itu sudah menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, baik itu bagi ekosistim, pencemaran baku mutu air sungai, baku mutu udara yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan serta hajat hidup orang banyak.Karena tambang batubara ilegal itu tidak memiliki izin amdal lingkungan. Dia menduga sudah tatusan titik tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim.

” Tambang batubara ilegal itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan sumbangsih dalam pembangunan,  yang ada hanya mengisi kantong kantong oknum oknum yang terlibat di tambang batubara ilegal” tukasnya.

” Disinyalir saat ini sudah ratusan titik tambang batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim,” terang Sucipto.

” Dalam hal ini Kami juga meminta kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk segera menutup semua tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim,” harap Cipto. (Ab)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *