Muara Enim
medianusantaranews.com
Agenda pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sisa periode 2019 – 2024 yang diagendakan DPRD Kabupaten Muara Enim mulai menimbulkan penolakan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Dari informasi yang didapat penolakan itu bakal bergelombang gelombang
Gelombang pertama, ratusan Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang berasal dari dua (2) ormas di Kabupaten Muara Enim yaitu Ormas Projo dan Ormas Gass, bergabung dalam Gerakan Muara Enim Menggugat (GMM) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim, Senin, (29/08/2022).
Ratusan massa itu dengan tegas menolak agenda pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang bakal dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim dalam waktu dekat.
Massa bukan cuma berunjuk rasa namun juga melayangkan surat penolakan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim, agar pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim ditiadakan. Pengunjuk rasa menilai bahwa pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sarat dengan kepentingan kelompok, maka diminta untuk dibatalkan.
Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang berunjuk rasa menilai bahwa agenda pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim banyaklah moderatnya ketimbang Barokahnya.
” Kami melakukan aksi unjuk rasa serta sekaligus melayangkan surat pernyataan sikap yang isinya menolak tegas rencana adanya Pilwabup yang dilaksanakan oleh DPRD Muara Enim,” ujar Ketua Ormas Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS)) Marwin dalam orasinya, Senin (29/08/2022).
“Ya, tujuan ke DPRD untuk melayangkan surat pernyataan sikap penolakan adanya rencana Pilwabup Kabupaten Muara Enim oleh DPRD Muara Enim yang kita nilai tidak relevan lagi karena situasinya tidak memungkinkan,” sambungnya
Dijelaskannya,bahwa aksi unjuk rasa kali ini, diikut sertakan oleh dua Ormas besar, sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau dirapatkan beberapa hari lalu.
Aksi kami ini juga mendapat dukungan dari semua pihak diantaranya dari para pakar hukum politik serta tokoh masyarakat yang bersatu mendukung menolak Pilwabup Kabupaten Muara Enim yang terkesan dipaksakan.
“Berapa hari kami melakukan rapat, dan hari ini resmi kami semua mendatangi kantor DPRD untuk menyatakan sikap penolakan tersebut,” tegas Marwin.
Sementara itu, Ketua Ormas DPC Projo Kabupaten Muara Enim, Deni Eka Candra,SE melalui Wakil Ketua I, yang juga selaku koordinator I, Endang mengatakan, kita menyatakan sikap tegas atas nama Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat (GMM) untuk menolak dan menentang pengsisian wakil Bupati sisa masa jabatan periode 2018/2023 tanpa ada kompromi dan tidak ada tawar menawar.
” Dengan ini kami menyatakan sikap tegas dan tidak ada dialog, tanpa kompromi, namun jika pernyataan sikap kami tidak diindahkan, maka akan kami adakan lagi aksi yang sangat besar dari seluruh masyarakat di Kabupaten Muara Enim ,”tegasnya.
Dia menambahkan, selain aksi di Kabupaten, aksi unjuk rasa dan menyampaikan pernyataan sikap juga akan digelar ke Provinsi Sumsel untuk meminta kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk memberikan sanggahan atas surat dari Mendagri yang menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pemilihan Wabup serta akan mengadakan aksi juga ke Kemendagri, dan bila perlu Ke Presiden Jokowi, agar Pilwabup yang kental sarat kepentingan kelompok dibatalkan.
” Kami juga akan melakukan perlawanan secara hukum dengan menggugat surat Kemendagri yang ditandatangani Sekjen, yang kami anggap bertentangan dengan hukum dan peraturan serta perundang undang yang ada,” tutup dia.
Unjuk rasa Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat (GMM)ini diterima langsung oleh ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki,dan beberapa Anggota DPRD Muara Enim lainnya. (Ab)
